TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual atau Perda P4S yang diterbitkan Pemerintah Kota Bogor mendapat protes dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Keberagaman Gender dan Seksual alias Kami Berani.
Koalisi yang terdiri dari beragam latar belakang ini menilai Perda tersebut bisa mendiskreditkan orang dengan perilaku seks yang dianggap menyimpang.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur meminta Pemerintah Kota Bogor meninjau ulang Perda yang diterbitkan akhir tahun 2021 tersebut. Dia mengatakan, peraturan itu bisa menimbulkan diskriminasi.
"Kami kecewa terhadap Perda tersebut, karena ini bisa berdampak pada negara Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang menjunjung tinggi HAM," kata Isnur saat dihubungi Tempo, Senin, 21 Maret 2022.
YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Berani, kata Isnur, menilai Perda tersebut justru akan memicu terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT di Kota Bogor.
Sebab, kata dia, dalam beberapa bab dan pasal di Perda tersebut menyebut langsung kelompok mana yang disebut berperilaku penyimpangan seksual.
Isnur mengatakan yang menjadi perhatian dari koalisi ini adalah Perda ini sangat berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Dia mencontohkan soal Peraturan Pemerintah tentang Ahmadiyah yang justru menjadi dalih persekusi terhadap kelompok tersebut.
“Jangan sampai seperti Ahmadiyah, di mana pun keberadaannya selalu mendapat diskriminasi dan bahkan mereka mendapat penolakan dan hilang HAM nya, serta orang melakukan perbuatan kriminal terhadap mereka," ujar Isnur.
Selanjutnya, tanggapan pemerintah kota Bogor...
