TEMPO.CO, Jakarta - Ahli politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai target Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta raih 15-20 kursi DPRD dalam pemilihan legislatif 2024 sulit dicapai.
“Kelihatannya sulit,” ujar dia melalui pesan pendek pada Kamis, 9 Juni 2022.
Selain menargetkan 15-20 kursi di DPRD DKI, DPW PSI Jakarta juga berharap dapat menang pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Menurut Ujang, saat ini citra PSI turun akibat sikap Giring Ganesha Djumaryo yang saat ini menjadi ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai itu. “Citra PSI sendiri sedang tidak bagus, akibat ulah ketumnya yang ugal-ugalan ‘menghajar’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara membabi buta,” katanya.
Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menjelaskan bahwa PSI DKI perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut. "Jangan direcoki oleh DPP,” tutur Ujang.
Target PSI DKI Jakarta di 2024
Ketua PSI DKI Michael Victor Sianipar menargetkan bisa memperoleh 15-20 kursi DPRD DKI Jakarta dalam pemilihan legislatif 2024 dan memenangi pemilihan gubernur DKI Jakarta. “Itu harapan yang kami desain nanti di tahun 2024,” ujar dia saat berkunjung ke Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Juni 2022.
Ketua PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar saat berkunjung ke Gedung Tempo untuk melakukan audiensi bersama redaksi Tempo pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Dalam pileg 2019, PSI DKI Jakarta mampu meraih 404.508 suara dan mengamankan 8 kursi di Kebon Sirih atau berada di posisi ke-4. Michael mengklaim capaian ini cukup baik mengingat usia partainya yang baru seumur jagung dan para kadernya yang belum lama berpolitik. “Ini masih pemanasan,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, PSI DKI Jakarta mulai membangun strategi, dengan sudah membuka seleksi calon legislatif sejak saat ini.
Gebrakan besar melebihi Jokowi-Ahok
Menurut Michael, jika PSI bisa menguasai DPRD DKI Jakarta dan menang pemilihan gubernur, mereka bakal membuat gebrakan besar di ibu kota yang melebihi pasangan Jokowi-Ahok saat menang Pilgub DKI 2012.
Alasannya, banyak kader PSI yang memiliki pengalaman di eksekutif, termasuk urusan penganggaran, saat menjadi staf Ahok di Balai Kota. Ia mengklaim partainya paham betul urusan e-budgeting di DKI Jakarta karena sistemnya dibuat saat Ahok memimpin ibu kota.
“Celah-celahnya tahu, apa yang harus diperhatikan, orang kami yang bikin sistemnya. Dan staf-staf Ahok ada beberapa juga yang kami rekrut jadi staf ahli di PSI,” tutur dia.
Jika PSI DKI Jakarta bisa jadi partai pemerintah pada 2024, kata Michael, maka pengalaman partainya sudah lengkap. “Kami punya lima tahun pengalaman di dalam pemerintahan Jokowi-Ahok dan lima tahun pengalaman di oposisi di legislatif juga,” katanya.
Baca juga: PSI DKI: Calon Gubernur DKI Bergantung Anies atau Ganjar yang Menang Pilpres