TEMPO.CO, Jakarta - Seratusan warga Jasinga, Kabupaten Bogor resah karena tanah yang mereka terima dari redistribusi lahan eks hak guna usaha (HGU) PT. Cikopomayak Cileles, kini masuk dalam objek sitaan tim Satgas BLBI. Padahal mereka menerima redistribusi tanah itu langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 27 Agustus 2020.
Sebanyak 178 sertifikat hak milik yang warga pegang belakangan disebut tidak sah. Pada 28 Agustus 2021, pihak Kementerian Keuangan pun datang ke tanah milik warga dan memasang plang penyitaan.
Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bogor Yan Septedyas alias Diaz mengatakan permasalahan ini berawal dari dokumen milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang dipalsukan.
“Bukan hanya Presiden Jokowi yang kecolongan, kami juga kecolongan, karena semua suratnya dipalsukan,” katanya kepada wartawan Tempo, Mahfuzullah Murtadho di kantornya, Cibinong, Senin, 27 Juni 2022.
Berikut petikan wawancara Tempo dengan Kepala BPN Kabupaten Bogor Yan Septedyas alias Diaz.
Bagaimana proses awalnya sehingga masalah ini terjadi?
Permohonan masyakarat memang sudah lama. Sejak 2015 tanah tersebut, dulunya eks HGU, digarap oleh masyarakat. Kemudian mengenai sitaan BLBI kami memiliki catatannya dan karena ada dokumen yang dipalsukan yang mengatakan bahwa (tanah) itu sudah tidak menjadi sitaan negara. Nah, proses itu yang membuat tidak sah. Kini kasus ini ditangani Kanwil Jawa Barat, Pusat, dan Mabes Polri.
Itu surat palsu diterbitkan oleh siapa?
Dari penggarapan dari Kementerian Keuangan. Surat itu yang dipalsukan oleh penggarap, tapi yang bawa hanya satu orang dan itu sedang ditangani oleh Bareskrim.
Yang dipalsukan itu surat dari DJKN? Apa ini ada kaitannya dengan kasus mafia tanah di DJKN kemarin?
Saya belum tau
Kemarin zaman Pak Sepyo (eks KA BPN Kab Bogor, Sepyo Achanto) ada OTT terhadap pegawai DJKN?
Yang terkait ini saya belum bisa konfirmasi, kalau mau ditanyakan ke Pak Sepyo lebih baiknya.
Selanjutnya: Presiden Jokowi kecolongan
