Soal Status M Taufik di Gerindra, Wagub DKI Riza: Sekarang Bolanya di DPP

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan status M Taufik di Partai Gerindra, setelah DPC Jakarta Timur menggugat Prabowo Subianto. Gugatan itu muncul karena Partai Gerindra tak kunjung memecat Taufik sesuai rekomendasi mahkamah kehormatan partai.   

Riza Patria mengatakan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra memang merekomendasikan kader senior Gerindra itu untuk dipecat. “Itu tugas mahkamah partai sudah betul, jadi dia bekerja sesuai dengan tugas fungsinya sesuai kewenangannya, berdasarkan fakta-fakta, bukti yang ada itu sudah dipenuhi,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Juli 2022.

Keputusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra akan diteruskan dan direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. “Sekarang bolanya ada di DPP,” katanya.

Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, Riza Patria masih menunggu keputusan dari DPP soal status M Taufik di Gerindra seperti apa. “Kalau pun nanti ada keputusan dari DPP kita semua, sesuai dengan rekomendasi mahkamah partai kita akan hormati,” tutur Riza.

Partai Gerindra Umumkan Rekomendasi Pemecatan M Taufik

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra resmi mengumumkan rekomendasi pemecatan M Taufik, Selasa, 7 Juni 2022. Rekomendasi itu diumumkan di kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai (MKP) Wihadi Wiyanto membacakan keputusan tersebut.

"Majelis partai hari ini sepakat memutus memecat saudara M. Taufik sebagai kader Gerindra sejak putusan disampaikan hari ini. Keputusan akan diproses hari ini dan akan diberikan kepada Saudara Taufik bahwa dia sudah dipecat dari Gerindra," kata Wihadi.

Wihadi menyatakan M Taufik dipecat karena dianggap tidak loyal kepada Gerindra. Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga dinilai melakukan manuver-manuver di luar perintah partai.

Tanggapan dari M Taufik soal Rekomendasi Pemecatannya

Politikus Mohamad Taufik mengaku tidak ada komunikasi dengan partai sebelum rekomendasi pemecatan dirinya itu diumumkam. “Enggak, enggak ada, saya tahunya tadi lagi olah raga,” ujar M Taufik dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2022.

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu mengaku kaget dengan pemecatan itu. “Pantesan ini ada telepon banyak banget. Terus saya baca beritanya, waduh gue dipecat nih,” katanya.

Dalam konferensi pers itu, Taufik menjelaskan dirinya tidak menolak pemecatan yang dilakukan oleh majelis kehormatan partai Gerindra. Namun, menurutnya, pemecatan terhadapnya dilakukan dengan cara yang keliru.

Taufik menyebut majelis kehormatan partai tidak punya kewenangan memecat, melainkan hanya merekomendasikan hasil sidangnya. “Rekomendasinya disampaikan kepada siapa? kepada DPP, yang melakukan pemecatan seharusnya DPP, harusnya begitu,” kata dia.

Politikus yang disebut bakal hengkang ke NasDem itu mengatakan sampai saat ini belum menerima surat pemecatan dari Gerindra. “Sampai hari ini saya belum terima suratnya. Kalau saya bukan menolak, saya hanya menyampaikan tadi mekanisme yang menurut saya agak keliru,” kata M Taufik.

Baca juga: DPC Gerindra Jakarta Timur Gugat Prabowo Subianto, M Taufik: Bukan Urusan Saya






Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

17 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

22 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

22 jam lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

1 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Istri Bripka HK Bersyukur Polda Metro Pecat Suami dengan Status PTDH, Terbukti KDRT

1 hari lalu

Istri Bripka HK Bersyukur Polda Metro Pecat Suami dengan Status PTDH, Terbukti KDRT

Imelda Sinambela, seorang Bhayangkari yang mendapat KDRT psikis oleh suaminya merasa bersyukur suaminya, Bripka HK, dipecat tidak dengan hormat.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

1 hari lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 hari lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

2 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

2 hari lalu

Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

Sandiaga Uno mengungkap dokumen perjanjian dia dengan Anies Baswedan dan Prabowo saat ini dipegang oleh politikus Gerindra Dasco.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

2 hari lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?