Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui buruh di Jalan Merdeka Barat atau di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021. Sekitar 100 orang buruh memadati depan kantor Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat siang ini. Mereka turun ke jalan untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Sumber: Humas Balai Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi soal buruh yang meminta Pemerintah Provinsi DKI banding terhadap Putusan PTUN yang membatalkan UMP DKI.

Dia mengatakan beberapa hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memutuskan langkah apa yang akan dilakukan. “Insya Allah beberapa hari lagi,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juli 2022.

Riza Patria tidak memberikan penjelasan apakah akan banding terhadap putusan tersebut atau tidak. “Ya sabar, insya Allah akan segera di putuskan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berkoordinasi,” katanya.

Namun kira-kira hanya berselang satu jam kemudian, Biro Hukum Pemprov DKI menyatakan akan mengajukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan UMP DKI. 

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan. 

“Karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” ujar dia lewat ketereangan tertulis Rabu, 27 Juli 2022.

Pemprov DKI juga mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. Sehingga Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

KSPI Beri Deadline Anies Jumat Lusa Soal Banding Putusan PTUN yang Batalkan UMP DKI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberi batas waktu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memutuskan apakah akan banding atau tidak terhadap putusan PTUN yang membatalkan UMP DKI.

Jika sampai Jumat, 29 Juli nanti, Anies tidak melakukan banding, KSPI akan mengajukan langkah hukum tanpa melibatkan gubernur.

"KSPI bersama Partai Buruh dan serikat buruh akan banding sendiri. Gugatan banding akan tetap kami layangkan meskipun tidak melibatkan Gubernur," ucap Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa, 26 Juli 2022. 

Sementara buruh melakukan banding atas putusan PTUN, Said meminta pengusaha tidak menurunkan besaran upah minimal hingga terbit keputusan yang bersifat final.

Jika ada pengusaha melakukan penurunan upah, KSPI akan meminta anggotanya untuk mogok kerja. Selain itu, KSPI bakal berdemo terus-menerus ke kantor Balai Kota untuk melayangkan protes. 

KSPI mendesak Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN membatalkan kenaikan aturan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen atau Rp 4,64 juta. 

"Selambat-lambatnya minggu ini (banding diajukan)," ujar Presiden KSPI Said Iqbal pada Selasa, 26 Juli 2022. 

Anies Baswedan belum bersikap soal putusan PTUN

Hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memberikan keputusan apakah akan banding atau tidak atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan kenaikan aturan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen atau Rp 4,64 juta.  

Said Iqbal mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Melalui pertemuan tersebut, Said melihat Anies cenderung tidak akan melakukan banding. Said Iqbal sebut Anies inkonsisten.

Said mengecam sikap mantan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan yang cenderung diam itu. Menurut dia, sikap Anies inkonsistens terhadap keputusan yang ia buat sendiri.

Menurut dia, Keputusan Gubernur DKI pastilah sudah mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, kemampuan perusahaan, dan daya beli buruh. "Kok sekarang dikalahkan PTUN diam saja. Itu menunjukkan tidak konsisten," kata Said, Selasa, 26 Juli 2022. 

Said Iqbal juga mengatakan sikap diam Anies itu didasarkan pada sekelompok serikat pekerja yang tidak mendesaknya banding. Saat ini, kata dia serikat pekerja terbelah menjadi pro dan kontra banding.  "Ini berbahaya karena memecah belah serikat buruh," ucap Said.

Dia khawatir sikap diam ini mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk melakukan penurunan upah setiap tahun dengan berlindung di balik suara serikat pekerja yang setuju upahnya tidak dikerek. 

Baca juga: Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan UMP DKI






UMP DKI 2023 Segera Diumumkan, Apa Itu UMK dan UMP dalam Penetapan Upah Minimum?

14 jam lalu

UMP DKI 2023 Segera Diumumkan, Apa Itu UMK dan UMP dalam Penetapan Upah Minimum?

UMP, termasuk UMP DKI, merupakan batasan upah minimal yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku di kabupaten/ kota yang tercakup.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

19 jam lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

1 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

1 hari lalu

Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

Pemasok utama iPhone di China, FoxConn diguncang kerusuhan kemarin. Perusahaan menawarkan bonus kepada buruh yang bersedia meninggalkan pabrik.


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

1 hari lalu

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.


Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Senin Depan

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Senin Depan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 akan ditetapkan minggu depan.


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

1 hari lalu

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

2 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


Menkeu Pastikan BLT BBM Cair Lagi Bulan Depan, Berikut Cara Mengeceknya

2 hari lalu

Menkeu Pastikan BLT BBM Cair Lagi Bulan Depan, Berikut Cara Mengeceknya

Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM untuk periode Desember 2022.


Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

2 hari lalu

Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

Sudirman Said masih menjabat sebagai Komisaris Utama Transjakarta. Belum ada persetujuan RUPS soal pengunduran diri. Aktif di tim Anies Baswedan.