Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui buruh di Jalan Merdeka Barat atau di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021. Sumber: Humas Balai Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkanbesaran UMP DKI Rp 4,6 juta.

UMP DKI Rp 4,6 juta itu berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021. Melalui upaya banding ini, diharapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan. 

“Karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” ujar dia lewat ketereangan tertulis Rabu, 27 Juli 2022.

Pemprov DKI juga mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. Sehingga Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

KSPI Beri Deadline Anies Jumat Lusa Soal Banding Putusan PTUN yang Batalkan UMP DKI

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberi batas waktu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memutuskan apakah akan banding atau tidak terhadap putusan PTUN yang membatalkan UMP DKI.

Jika sampai Jumat, 29 Juli nanti, Anies tidak melakukan banding, KSPI akan mengajukan langkah hukum tanpa melibatkan gubernur. "KSPI bersama Partai Buruh dan serikat buruh akan banding sendiri. Gugatan banding akan tetap kami layangkan meskipun tidak melibatkan Gubernur," ucap Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa, 26 Juli 2022. 

Sementara buruh melakukan banding atas putusan PTUN, Said meminta pengusaha tidak menurunkan besaran upah minimal hingga terbit keputusan yang bersifat final.

Jika ada pengusaha melakukan penurunan upah, KSPI akan meminta anggotanya untuk mogok kerja. Selain itu, KSPI bakal berdemo terus-menerus ke kantor Balai Kota untuk melayangkan protes. 

KSPI mendesak Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN membatalkan kenaikan aturan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen atau Rp 4,64 juta. "Selambat-lambatnya minggu ini (banding diajukan)," ujar Presiden KSPI Said Iqbal pada Selasa, 26 Juli 2022. 

Baca juga: Said Iqbal Kecam Sikap Diam Anies Atas Putusan PTUN Batalkan UMP DKI






Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

4 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

5 jam lalu

Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

The Strategic Research and Consulting (TSRC) mengungkapkan Prabowo Subianto merupakan kandidat capres yang merogoh kocek paling banyak untuk belanja iklan


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

6 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

12 jam lalu

Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembicaraan tentang kabar adanya pinjaman Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Berapa kekayaannya?


Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

13 jam lalu

Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

Jika dipersentasekan, perbincangan terhadap Anies Baswedan sebesar 44,9 persen.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

23 jam lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.


Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

1 hari lalu

Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

Sandiaga Uno enggan memperpanjang pembahasan soal utang Anies Baswedan Rp 50 miliar untuk Pilkada DKI Jakarta.


Kesan Buruk Usai Tonton Konser Dewa 19, PSI DKI: JIS Peninggalan Pemimpin Sebelumnya

1 hari lalu

Kesan Buruk Usai Tonton Konser Dewa 19, PSI DKI: JIS Peninggalan Pemimpin Sebelumnya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut menanggapi polemik yang muncul usai pelaksanaan konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 4 Februari 2023.


Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

2 hari lalu

Tokoh-tokoh Saksikan Konser Dewa 19, Ada yang Hadir Juga di Pernikahan Kiky Saputri

Baru saja, konser Dewa 19 berakhir. Beberapa tokoh turut menyaksikannya dari Prabowo, Ridwan Kamil hingga Anies Baswedan dan AHY.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

2 hari lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?