Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan sembilan fraksi di Kebon Sirih akan menyodorkan 27 usulan nama calon penjabat (Pj) gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) besok. Menurut dia, tiga nama terbanyak yang muncul dalam Rapimgab bakal menjadi usulan Pj Gubernur dari DPRD DKI. 

"Yang tertinggi itulah yang akan kami serahkan kepada Mendagri," kata Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022. 

Hari ini dewan telah menggelar Rapimgab pertama sehubungan dengan mekanisme pengusulan tiga nama calon pengganti Gubernur DKI Anies Baswedan. Rapimgab kedua diselenggarakan besok untuk menetapkan tiga calon Pj Gubernur. 

Nantinya sembilan fraksi akan memberikan masing-masing tiga nama, sehingga totalnya 27. Nama-nama tersebut kemudian dikerucutkan menjadi tiga orang dengan memilih tiga nama terbanyak. 

Jika terdapat lebih dari satu nama terbanyak, maka legislator Kebon Sirih akan merembukannya. "Kami selesaikan sampai itu selesai dalam forum Rapimgab," ujar Prasetyo. 

Sebelumnya, politikus PDIP ini menyampaikan total akan ada 42 nama calon Pj Gubernur yang diusulkan sembilan fraksi dan lima pimpinan dewan. Akan tetapi, Rapimgab hari ini menetapkan pimpinan dewan tak perlu ikut mengusulkan. Sebab, pimpinan dewan adalah anggota fraksi. 

Tenggat Usulan Pj Gubernur 16 September

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah melayangkan surat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi soal usulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI. Dalam surat itu tertera bahwa dewan dapat mengusulkan tiga nama pengganti Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Usulan nama calon Penjabat Gubenur DKI Jakarta disampaikan paling lambat tanggal 16 September 2022 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," demikian bunyi surat itu yang diteken Tito pada 31 Agustus 2022.

Tito Karnavian menuliskan tiga kandidat usulan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menetapkan Pj Gubernur DKI. Menurut mantan Kapolri itu, perlu ada pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI pasca-Anies lengser.

"Gubernur DKI Jakarta (Anies) akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Oktober 2022, sehingga perlu mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis dia.

Pengisian kekosongan jabatan itu mengacu pada Pasal 201 ayat 9 dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sebelumnya, Tito memastikan DPRD DKI dapat mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan. Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri juga akan mengajukan tiga nama, sehingga total akan ada enam calon Pj Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Terbitkan Pergub RDP DKI 2023-2026 untuk Dieksekusi Pj Gubernur

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 






Kata Anies Baswedan soal Cawapres: Akan Diberikan yang Terbaik Jalannya

29 menit lalu

Kata Anies Baswedan soal Cawapres: Akan Diberikan yang Terbaik Jalannya

Partai NasDem mempersilakan Anies Baswedan memilih sendiri bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya


Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

37 menit lalu

Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

AHY disebut-sebut bakal disodorkan menjadi cawapres oleh Partai Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan.


DPRD Bakal Panggil PT Transjakarta soal Polemik Revitalisasi Halte di Bundaran HI

51 menit lalu

DPRD Bakal Panggil PT Transjakarta soal Polemik Revitalisasi Halte di Bundaran HI

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bakal memanggil PT Transjakarta dan SKPD terkait ihwal revitalisasi Halte Bundaran HI


Surya Paloh Yakin PKS dan Demokrat Bersatu Usung Anies Baswedan Capres 2024

1 jam lalu

Surya Paloh Yakin PKS dan Demokrat Bersatu Usung Anies Baswedan Capres 2024

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkapkan hubungan dengan PKS dan Demokrat baik dan semakin dekat. Menurut dia Anies Baswedan yang terbaik.


Politikus NasDem Minta Anies Baswedan Tak Buru-buru Tentukan Cawapres

1 jam lalu

Politikus NasDem Minta Anies Baswedan Tak Buru-buru Tentukan Cawapres

Taufiqulhadi mengharapkan Anies Baswedan memilih cawapres yang dapat mendukungnya untuk bermanuver.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

1 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

1 jam lalu

Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini Anies Baswedan mampu meneruskan pembangunan di Indonesia.


Ditanya soal Koalisi, Begini Jawaban Surya Paloh

2 jam lalu

Ditanya soal Koalisi, Begini Jawaban Surya Paloh

Ketua Umum NasDem Surya Paloh berencana mengaet mitra koalisi yaitu Demokrat dan PKS untuk bersama-sama mengusung Anies.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Punya Harta Rp 10,9 Miliar

3 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Punya Harta Rp 10,9 Miliar

Anies Baswedan melaporkan hartanya terakhir kali pada 31 Maret 2022 di penghujung jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

3 jam lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK