Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J

Kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara mendatangi Bareskrim terkait kasus penembakan Brigadir J, di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, Deolipa juga mengatakan bahwa kondisi Richard saat ini dipastikan dalam keadaan aman terjaga oleh petugas. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Komnas Perempuan. Isi suratnya berbeda-beda, namun berkaitan dengan penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Tiga surat tersebut tertulis tanggal 12 September 2022 dan telah dikirimkan dengan bukti tanda terima hari itu juga. Namun belum ada tanda terima darib surat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi.

“Ini ada tiga surat Deolipa,” ujar Emanuel Herdyanto selaku pengacara dari Deolipa, saat dihubungi, Selasa, 13 September 2022.

Kepada Jokowi, perihal surat yang dikirim adalah pemberitahuan dan permintaan. Untuk Mahfud Md adalah aduan tindakan tidak Pro Justitia Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum), sedangkan kepada Komnas Perempuan berisi keberatan atas tindakan faktual yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Surat Deolipa kepada Jokowi berisi 7 poin soal penanganan perkara pembunuhan Brigadir J. Dia mengingatkan bahwa Polri bertanggung jawab langsung pada presiden. Langkah yang salah dilakukan oleh kepolisian bisa menjadi asumsi liar dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Dia juga menyinggung soal pasal yang menjerat lima tersangka, yaitu Pasal 340, Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mestinya diikuti dengan penahanan para tersangka sesuai Pasal 21 Ayat 1 dan 4 KUHAP. Namun istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang tidak ditahan, dianggap menciderai apa yang dimaksud pasal dalam KUHAP itu. 

“Ada lima tersangka yang ditetapkan Polri, yakni Bharada Richard Eliezer, Irjen Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi,” tulis Deolipa dalam surat yang ditujukan untuk Jokowi.

Deolipa Yumara Minta Jokowi Ambil Langkah Tegas  

Deolipa juga menyampaikan sudah mengirimkan surat kepada Kapolri dan Mahfud Md. Eks pengacara Bharada E tersebut meminta Jokowi agar mengambil langkah tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kepolisian dengan menerima pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar memberhentikan beberapa pejabat polisi yang berwenang dalam kasus tersebut.

Dalam surat kepada Mahfud MD, Deolipa menyampaikan dugaan ketidakprofesionalan, diskriminasi penerapan hukum, dan ketidaktaatan pada hukum acara pidana, yang dilakukan oleh Kabareskrim dan Dirtipidum. Deolipa mengingatkan ada sejumlah pasal dan aturan yang mesti ditaati dalam penanganan kasus ini.

Pada suratnya untuk Komnas Perempuan, Deolipa menyatakan keberatan dan menganggap ada tindakan melampaui kewenangan. Hal itu terkait pernyataan komisioner Komnas Perempuan yang menyatakan ada dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

Menurut Deolipa, semestinya ibu kandung Brigadir J dan kekasih bintara itu yang perlu diperhatikan sebagai orang dekat korban pembunuhan itu. Dia mengatakan Komnas Perempuan bersikap dan bertindak parsial atau non komprehensif, karena seolah-olah hanya Putri Candrawathi saja perempuan yang terdampak.

 “Bahwa merujuk pada kewenangan yang dimiliki maka seharusnya Komnas Perempuan fokus pada perlindungan hak asasi perempuan yang terkait perkara ini, dan tidak mengeluarkan suatu rekomendasi tentang ada tidaknya pelecehan seksual dalam kasus yang sedang dilakukan penyidikan, dan bukan menyatakan hal lain seperti motif dan fakta lain yang masih parsial dan asumtif di luar kewenangannya,” tulis Deolipa Yumara.

Baca juga: Deolipa Yumara Ubah Alamat Pengacara Bharada E yang Sempat Salah dalam Gugatan Perdata






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

28 menit lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

49 menit lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

4 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jebakan Batman Polisi Lalu Lintas Harus Dihentikan, Lemkapi: Tindak Tegas Pelanggar

4 jam lalu

Jebakan Batman Polisi Lalu Lintas Harus Dihentikan, Lemkapi: Tindak Tegas Pelanggar

Edi Hasibuan mengatakan, Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan baromater pelayanan Polri sehingga jebakan batman pengguna jalan harus dihentikan.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

5 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

6 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

16 jam lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

18 jam lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Empat Polisi Bekas Bawahan Ferdy Sambo Wajib Jalani Pembinaan Mental

20 jam lalu

Empat Polisi Bekas Bawahan Ferdy Sambo Wajib Jalani Pembinaan Mental

Empat polisi bekas bawahan Irjen Ferdy Sambo diwajibkan menjalani pembinaan mental kepribadian, keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan