Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prasetyo Edi Minta Heru Budi Hartono Atasi Ancaman Banjir di Jati Padang Jaksel

Reporter

image-gnews
Petugas PPSU membersihkan lumpur yang menggenangi jalan pemukiman warga karena tanggul aliran Kali Pulo jebol di Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta, Senin 14 Januari 2019. Akibat jebolnya tanggul Kali Pulo yang terjadi pada Minggu (13/1) tersebut, BPBD Provinsi DKI Jakarta mencatat air dengan ketinggian 50-60 cm merendam wilayah RT 003 dan RT 004 di RW 006. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Petugas PPSU membersihkan lumpur yang menggenangi jalan pemukiman warga karena tanggul aliran Kali Pulo jebol di Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta, Senin 14 Januari 2019. Akibat jebolnya tanggul Kali Pulo yang terjadi pada Minggu (13/1) tersebut, BPBD Provinsi DKI Jakarta mencatat air dengan ketinggian 50-60 cm merendam wilayah RT 003 dan RT 004 di RW 006. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi permukiman penduduk yang rawan banjir, terutama di sekitar bantaran kali ataupun sungai.

Pasalnya, kata Prasetyo, dengan resminya Heru menjadi penjabat Gubernur DKI, dirinya banyak berharap banjir di Jakarta dapat segera dibenahi.

"Saya minta kepada pak (penjabat) gubernur setelah konsolidasi di internal, kita harus turun ke lapangan, di mana sih permasalahannya. Salah satu contoh di Jati Padang," ujar Prasetyo dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Selasa, 18 Oktober 2022. 

Prasetyo mengaku telah mendapat informasi bahwa di kawasan Jati Padang, sudah ada 27 kepala keluarga yang lahannya siap dibeli untuk pelebaran Kali Pulo, namun hingga saat ini belum ada langkah serius dari Pemprov DKI Jakarta untuk proyek normalisasi kali tersebut.

"Garis sepadan kalinya itu dimakan pengembang, itu harus dikembalikan ke pemerintah kalau mau menyelesaikan permasalahan banjir," ucapnya.

Tidak hanya itu, Prasetyo juga meminta Heru untuk kembali memberikan dana hibah kepada Bogor sebagai daerah penyangga dalam upaya penanganan banjir, mengingat bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta terakhir terjadi pada tahun 2018 silam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena Jakarta daerah di bawah, maka daerah penyangga Jakarta harus diberi hibah, seperti era dulu, Bogor dikasih," ucapnya.

Hal tersebut, kata Prasetyo, harus menjadi perhatian karena belakangan ini daerah Bogor dan daerah Puncak telah kerap kali mengalami banjir.

"Sekarang saja Bogor dan Puncak banjir, gimana Jakarta. Hal seperti itu seharusnya jadi perhatian pemerintah daerah," tuturnya.

Baca juga: Ancaman Banjir Intai Jati Padang Jaksel, Debit Kali Ciliwung Kerap Melampaui Tanggul

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

13 jam lalu

Sebanyak 26 bus listrik milik Perum DAMRI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Dok. PT Transjakarta.
Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

Pengadaan bus listrik Transjakarta telah diakukan sejak 2023 lalu.


Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

Anies sebelumnya mengimbau aturan baru soal PBB-P2 itu seharusnya disosialisasikan lebih dulu sebelum diterapkan.


Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Walhi menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu.


Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

Pemprov Jakarta, kata Anies, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Heru Budi Sebut Beberapa Penjarah Aset Rusun Marunda Sudah Ditangkap

1 hari lalu

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir saat pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, pada Senin, 13 Mei 2024. RDF Plant Jakarta dibangun pada lahan seluas 7,87 hektare dapat mengolah 2.500 ton sampah per harinya dan ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Heru Budi Sebut Beberapa Penjarah Aset Rusun Marunda Sudah Ditangkap

Heru Budi menegaskan, setelah peristiwa itu terjadi, tidak ada pembongkaran rusun.


Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

Heru Budi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyediakan harga pokok yang terjangkau.


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

1 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

2 hari lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


Jambret Beraksi di CFD, Pj Gubernur DKI Bakal Koordinasi dengan Aparat Buru Pelaku

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Jambret Beraksi di CFD, Pj Gubernur DKI Bakal Koordinasi dengan Aparat Buru Pelaku

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku heran jambet bisa masuk dalam acara CFD. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan aparat untuk memburu pelaku