TEMPO.CO, Jakarta - Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Timur mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi banjir jelang puncak musim hujan, mulai dari penyediaan alat berat, pompa, pengurasan waduk, embung maupun saluran penghubung .
“Untuk pengerukan waduk sudah dilakukan sejak tahun lalu dan diteruskan tahun ini. Ada juga pembuatan embung baru untuk mengatur debit air kali agar genangan dapat diminimalisir semaksimal mungkin,” kata Kasudin SDA Kota Jakarta Timur, Wawan Kurniawan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Oktober 2022.
Hal ini dilakuakan, kata dia, sesuai prediksi BMKG soal puncak musim hujan yang terjadi pada Desember 2022 hingga Januari 2023.
Menurut dia, pada 2022 ini waduk yang dikeruk ada sembilan lokasi. Kemudian, lima lokasi saluran penghubung (Phb); 10 lokasi kali; empat embung; dan long storage satu lokasi di Taman Agro Wisata Cilangkap.
Untuk sarana dan prasarana, kata Kasi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, Tengku Saugi Zikri, saat ini pihaknya memiliki 40 unit pompa stasioner yang disebar di 20 lokasi berbeda.
Seluruh pompa ini memiliki kapasitas 23.625 liter per detik. “Kita juga memiliki pompa dengan jenis berbeda. Yakni pompa mobile truck 12 unit, pompa mobile portable 14 unit, pompa mobile trailer 14 unit dan pompa apung ada 55 unit,” kata Saugi.
DKI Usulkan Anggaran Penanggulangan Banjir Rp3,63 Triliun dalam APBD 2023
Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk penanggulangan banjir senilai Rp3,63 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2023. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) penjelasan pemerintah DKI terhadap Rancangan KUA-PPAS DKI 2023.
"Terkait infrastruktur, kegiatan strategisnya adalah penanggulangan banjir dengan pagu indikatif sebesar Rp 3,63 triliun," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dalam Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Oktober 2022.
Penanggulangan banjir masuk dalam prioritas dan target pembangunan Jakarta untuk aspek pembangunan infrastruktur serta layanan dasar perkotaan yang berkualitas. Pemerintah DKI menetapkan delapan kegiatan untuk menanggulangi banjir.
Pertama adalah pengadaan tanah dan pembangunan atau peningkatan kapasitas sungai atau kali, situ atau danau atau embung atau waduk. Kedua, pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara sungai.
Pemerintah DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) soal pembangunan tanggul alias National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) pada 2020.
Dikutip dari situs Kementerian PUPR, pembangunan NCICD sepanjang 33,2 kilometer ini ditargetkan selesai pada 2024. Pemerintah DKI mengerjakan tanggul sepanjang 22,11 kilometer, sementara kewenangan Kementerian PUPR 10,82 kilometer.
Ketiga, Atika melanjutkan, pengembangan sistem pemantauan banjir alias flood forecasting warning system (FFWS). Keempat, pembangunan saluran dan prasarana atau sarana lengkap.
Kelima, pembangunan atau pengadaan alat berat, pompa, dan pintu air. Keenam, pemeliharaan dan pengerukan infrastruktur pengendalian banjir dan drainase.
Ketujuh, ujar Atika, penyediaan dapur umum dan buffer stock. Kedelapan, peningkatan kapasitas taruna siaga bencana.
MUTIA YUANTISYA | LANI DIANA
Baca juga: Tunggu Normalisasi Ciliwung, Heru Budi Siapkan Sodetan KBT untuk Cegah Banjir Jakarta
