Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Minta Pengelolaan Dana Hibah Jadi Satu Pintu, Ketua DPRD DKI: Koreksi Permendagri, Itu Salah

image-gnews
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk BUMD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 3 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk BUMD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 3 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta pengajuan dana hibah dijadikan satu pintu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta. Saat ini, tutur dia, semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berwenang mengelola dana hibah untuk disalurkan kepada pemohon.

"Ini bahaya loh. Satu pintu saja," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Kamis malam, 3 November 2022. 

Prasetyo menganggap urusan dana hibah dapat dikoordinasikan dengan baik apabila diurus satu SKPD terkait. Menurut dia, pengajuan dana hibah ke banyak SKPD justru merepotkan.

Politikus PDIP ini mencontohkan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus mengajukan proposal dana ke hibah ke SKPD yang berbeda. Ada yang mengirimkan proposal ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

Dalam rapat yang sama, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat dengan pemikiran Prasetyo. Akan tetapi, pemerintah DKI hanya menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Untuk hibah belakangan diatur oleh Permendagri," ujar Marullah.

Prasetyo Edi menilai ada yang salah dengan isi Permendagri. "Tolong dikoreksi, itu salah," ucap dia. 

Marullah merespons akan menyampaikan kritik Prasetyo kepada Kemendagri agar regulasi penyaluran dana hibah dapat disesuaikan. 

Baca juga: Minta Jatah Dana Hibah Forkopimda Ditambah, Ketua DPRD DKI Ditelepon Pangdam Jaya dan Kapolda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kejati Papua Barat Tangkap DPO Penggelapan Dana Hibah Pengadaan Ternak di Bandara Soekarno-Hatta

10 hari lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Kejati Papua Barat Tangkap DPO Penggelapan Dana Hibah Pengadaan Ternak di Bandara Soekarno-Hatta

DIU masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Sorong, dalam perkara korupsi penggelapan dana hibah Papua Barat.


Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

12 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

Sejumlah kalangan menuding Jokowi melakukan politik gentong babi. Ini pengertian dan contohnya


Amerika Serikat Hibahkan US$ 2,49 Juta untuk Pembangunan Berkelanjutan di IKN

21 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Amerika Serikat Hibahkan US$ 2,49 Juta untuk Pembangunan Berkelanjutan di IKN

USTDA menyetujui dana hibah sebesar US$ 2,49 juta kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk pembangunan berkelanjutan di IKN.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


PLN Dapat Dana Hibah US$ 1 Juta untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan

43 hari lalu

PLN Dapat Dana Hibah US$ 1 Juta untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan

PT PLN (Persero) mendapat dana hibah senilai USD 1 juta dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA).


Prasetyo Edi Sebut Nama Anies di Sidang Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah

22 Januari 2024

Saksi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (kanan) dan mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi,mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan ketiga orang saksi, dalam tindak pidana korupsi  pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Prasetyo Edi Sebut Nama Anies di Sidang Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengungkapkan alasan Fraksi PDIP menentang permohonan anggaran pengadaan tanah untuk program DP Nol Rupiah


Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Jadi Saksi Sidang Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah

22 Januari 2024

Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya nonaktif, Yoory C Pinontoan, bersiap mengikuti sidang dengan agenda tuntutan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 10 Februari 2022. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek DP Nol Rupiah Pemprov DKI di Jakarta Timur tersebut dengan hukuman enam tahun delapan bulan penjara dan denda satu miliar rupiah subsider enam bulan kurungan. ANTARA/Reno Esnir
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Jadi Saksi Sidang Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah

Sebagai Ketua Banggar, Prasetyo Edi mengaku tidak terlalu mengikuti masalah DP Nol Rupiah karena Fraksi PDIP menentang program Anies Baswedan itu.


Prasetyo Edi Soroti Aksi Gibran di Debat Cawapres: Jangan Karena Kekuasaan Abaikan etika

22 Januari 2024

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menghadiri peluncuran buku Basuki Tjahaja Purnama dalam acara ngobrol@Tempo di kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, 17 Februari 2020.TEMPO/Gunawan Wicaksono
Prasetyo Edi Soroti Aksi Gibran di Debat Cawapres: Jangan Karena Kekuasaan Abaikan etika

Ketua DPRD yang juga menjabat TPD Ganjar-Mahfud DKI Prasetyo Edi menyoroti aksi Gibran di debat cawapres yang dinilai mengabaikan etika.


Nama Halte Transjakarta Diganti tanpa Sosialisasi, Prasetyo Edi Bakal Panggil Direksi

18 Januari 2024

Halte Transjakarta ASEAN Matters adalah Halte Bundaran Senayan. Halte ini sudah mulai dibuka untuk uji coba melayani penumpang sejak Kamis 31/8/2023. (ANTARA/HO-PT TransJakarta)
Nama Halte Transjakarta Diganti tanpa Sosialisasi, Prasetyo Edi Bakal Panggil Direksi

PT Transportasi Jakarta sebut perubahan nama halte Transjakarta ini sebagai langkah awal untuk melanjutkan program naming rights.


DKI Naikkan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen, Ketua DPRD Prasetyo Edi: Pengangguran di Jakarta Meningkat

18 Januari 2024

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI usulan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 14 September 2022. TEMPO/Lani Diana
DKI Naikkan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen, Ketua DPRD Prasetyo Edi: Pengangguran di Jakarta Meningkat

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengkhawatirkan kenaikan pajak hiburan bikin banyak usaha gulung tikar dan pengangguran meningkat.