TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku kerap mendapat telepon dari Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya yang meminta jatah dana hibah di APBD DKI.
Menurut politikus PDIP ini, banyak jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terlambat menyerahkan proposal. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2022 anggota Forkopimda terdiri dari Ketua DPRD, kepala kepolisian daerah, kepala kejaksan tinggi, dan pimpinan satuan territorial TNI di daerah.
"Dia minta untuk pengamanan dan macam-macam (menjelang Pemilu 2024). Saya tidak tahu detail, tapi banyak sekali permintaan dari Forkopimda," ucap Prasetyo Edi Marsudi di Grand Cempaka Resort, Bogor, Kamis malam, 3 November 2022.
Dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta di Bogor itu, Prasetyo meminta slot khusus dana hibah untuk Forkopimda yang telat mengajukan proposal. "Kita mau Pemilu, jadi tolong ada slot juga di situ," kata dia.
Rapat Banggar antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta di Puncak, Bogor membahas soal usulan penyertaan modal daerah (PMD) dan dana hibah 2023. Pembahasan ini berlangsung dalam rapat Banggar soal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023. Dalam rapat itu, Badan Anggaran DPRD DKI menyetujui anggaran belanja hibah 2023 senilai Rp 2,31 triliun.
Dengan adanya telepon dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Prasetyo minta postur KUA-PPAS DKI 2023 yang telah disetujui kemarin kembali dirasionalisasi. Banggar menyepakati nilai Rancangan APBD DKI 2023 senilai Rp 82,54 triliun. Jumlah ini sudah termasuk penambahan pagu anggaran dana hibah sebanyak Rp 573,84 miliar.
Baca juga: DKI Naikkan Dana Hibah 10 Parpol Jadi Rp 40,88 Miliar, PDIP Dapat Paling Banyak
Alokasi Subsidi Tiket Transjakarta Terpaksa Diturunkan
Rasionalisasi postur tersebut berdampak pula alokasi anggaran di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dishub menurunkan usulan anggaran subsidi tiket atau public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dari Rp4,24 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan penambahan alokasi dana hibah di dinasnya menyebabkan pagu subsidi tiket merosot.
"Salah satu alasan PSO diturunkan, karena ada proposal (hibah) ini," kata dia dalam rapat dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Syafrin memaparkan semula Dishub DKI hanya mengalokasikan hibah untuk satu instansi, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Hibah yang diberikan senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah masuk dalam Rancangan APBD DKI 2023.
Namun, kemarin saat pembahasan RAPBD DKI 2023 milik Dishub DKI ternyata ada tambahan tujuh item alokasi hibah untuk Forkopimda yang nilainya total Rp409 miliar. Tujuh item inilah yang baru masuk di alokasi belanja hibah Dishub DKI dan semuanya ditujukan untuk TNI-Polri. Total dana hibah dari Dishub DKI ke dua instansi itu mencapar Rp485 miliar.
Syafrin lantas mengusulkan kepada Komisi B agar alokasi belanja hibah baru ini dipindahkan untuk penambahan PSO Transjakarta. Dia berujar, subsidi tiket Transjakarta pada 2023 berpotensi bertambah seiring dengan rencana penambahan operasional armada. "Sesuai target untuk PSO Transjakarta digunakan tambahan untuk integrasi layanan bus kecil mikrotrans yang saat ini belum bergerak," jelas dia.
Usul Syafrin ditolak oleh Komisi B DPRD DKI. Legislator Kebon Sirih ini tetap memasukkan usulan hibah Rp409 miliar dalam pagu anggaran RAPBD 2023 milik Dishub DKI. Komisi B memang tidak menyetujui anggaran itu, tapi merekomendasikan agar dibahas dalam rapat Banggar DPRD DKI.
"Hibah dicantumkan, tapi kasih catatan akan diputuskan di Banggar apakah dicoret atau dikurangi," ujar Ketua Komisi B Ismail.
Berikut rincian alokasi belanja hibah Dishub DKI:
- Pengembangan ETLE
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 75,47 miliar - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya
Anggaran: Rp 16,73 miliar - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Mako Puspomal
Anggaran: Rp 7,67 miliar - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Koopsudnas
Anggaran: Rp 79,99 miliar - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Komandan Korem 052/Wijayakrama
Anggaran: Rp 1,66 miliar - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 130,78 miliar - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Wing Komando I Koppasgat
Anggaran: Rp 11,98 miliar - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya, Korem 052
Anggaran: Rp 161,09 miliar
Baca juga: Hibah Rp 485 Miliar untuk Polda Metro dan TNI di RAPBD DKI, Pemprov: Sesuai Surat yang Masuk
