Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proses Panjang Lelang Jabatan Sekda DKI Jakarta, Diputuskan Presiden Jokowi

Ahli Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, yang diutus Presiden dalam sidang gugatan uji materi untuk Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 6 Oktober 2016. Tempo/Ammy Hetharia
Ahli Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, yang diutus Presiden dalam sidang gugatan uji materi untuk Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 6 Oktober 2016. Tempo/Ammy Hetharia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proses bidding atau lelang jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta dapat berlangsung hingga tiga bulan. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menuturkan mulai dari persiapan lelang sampai Presiden Joko Widodo alias Jokowi menetapkan satu nama bisa makan waktu lama.

“Kalau dari segi waktu, paling tidak sampai terbitnya Kepres, dilantik Sekda itu oleh Gubernurnya sekitar dua sampai tiga bulan yang standar biasanya itu,” kata Djohan saat dihubungi Tempo, Ahad, 11 Desember 2022.

Proses seleksi ini akan dilakukan oleh panitia seleksi atau Pansel. Tim itu dibentuk oleh Gubernur yang anggotanya haruslah orang-orang yang mumpuni. “Biasanya, para pejabat di pusat yang jadi Panselnya,” ujarnya.

Eks Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri itu mengatakan proses lelang jabatan Pemprov DKI untuk mengisi posisi Sekda DKI diawali dengan pendaftaran, seleksi administrasi, assessment, makalah, dan wawancara.

“Nah, itu mulai dari proses membuka lamaran, masuk seleksi administrasi, lulus; lalu ada assessment, lulus; terus ada lagi makalah, lulus; seleksi wawancara, katakan gitu, ya lulus. Nah, nanti akhirnya diambil tiga nama,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah mendapatkan tiga nama, pansel akan melaporkan kepada Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang setelah itu diberikan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri atau Mendagri untuk menetapkan satu nama.

“Di Kantor Presiden dibawa dulu ke TPA (Tim Penilai Akhir). Nah, itu yang agak lama karena jadwal Presiden, kan padat. TPA itu bisa baru dua minggu, tiga minggu, empat minggu baru bisa dibawa ke rapat TPA. Kemudian, baru penerbitan SK-nya barang seminggu,” ujarnya.

Setelah ditetapkan satu nama oleh Presiden, nama Sekda DKI tersebut dikembalikan ke Kemendagri untuk kemudian disampaikan ke Gubernur. “Di Gubernur, dicari lagi waktu untuk pelantikan, yan dua bulan, tiga bulan. Waktunya cukup lama,” ucap Guru Besar IPDN itu.

Baca juga: Guru Besar IPDN Beri Saran ke Heru Budi Hartono Soal Sekda DKI, Jakarta Banyak Hajatan di 2023

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

7 menit lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

Kebijakan Jokowi yang terbitkan izin ekspor pasir laut menimbulkan ragam komentar dari pejabat hingga mantan menteri.


Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

Ragam penjelasan KKP soal ramainya isu izin ekspor pasir laut.


Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

KKP berjanji akan menghentikan ekspor pasir laut apabila berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.


Jokowi Sebut Ikut Cawe-cawe Urusan Politik demi Jaga Momentum 13 Tahun

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut Ikut Cawe-cawe Urusan Politik demi Jaga Momentum 13 Tahun

Presiden Jokowi akhirnya mengakui ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu 2024. Ia menyebut demi menjaga momentum 13 tahun.


Terpopuler: Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Dirgantara Indonesia Kirim Pesawat Pesanan Thailand

6 jam lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi juga membantah rumor yang menyebut pilot maskapainya, Kapten Philips Max Mehrtens, bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terpopuler: Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Dirgantara Indonesia Kirim Pesawat Pesanan Thailand

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, minta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan ekspor pasir laut.


Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024, Demokrat: Lebih Baik Pikirkan Kesejahteraan Rakyat

7 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024, Demokrat: Lebih Baik Pikirkan Kesejahteraan Rakyat

Partai Demokrat menyarankan agar Jokowi berfokus menyejahterakan rakyat alih-alih cawe-cawe pilpres.


Sandiaga Uno Akui Bertemu Empat Mata dengan Jokowi di Sela-sela KTT ASEAN

15 jam lalu

Menparekraf Sandiaga Uno menyambangi kawasan Bantul, Yogyakarta Minggu 28 Mei 2023. Dok.istimewa
Sandiaga Uno Akui Bertemu Empat Mata dengan Jokowi di Sela-sela KTT ASEAN

Sandiaga Uno mengakui pertemuan empat mata dirinya dengan Presiden Jokowi, tapi dia tak mau mengungkapkan soal pembicaraan politik mereka.


Bertemu Sejumlah Pemred di Istana, Jokowi Bahas Aksi Cawe-cawenya dalam Politik

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Bertemu Sejumlah Pemred di Istana, Jokowi Bahas Aksi Cawe-cawenya dalam Politik

Jokowi mengklaim cawe-cawenya dalam politik tidak melanggar undang-undang.


Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumber Biro Pers Istana Kepresidenan
Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa dirinya tak akan netral pada Pilpres 2024. Menyinggung soal keberlanjutan pembangunan.


KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

17 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

KKP membantah soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Begini penjelasan lengkap Stafsus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi.