TEMPO.CO, Jakarta - Dua bulan sudah Heru Budi Hartono menjadi Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta, setelah Anies Baswedan purnatugas. Pelantikan Heru Budi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2022.
Selama 67 hari ini, beberapa kebijakannya justru mengundang reaksi negatif, bahkan dari PDIP yang menilai komunikasinya tidak baik ke publik.
Belum lama ini, ia menyatakan tidak berminat maju di Pilkada DKI 2024. Hal itu diungkapkannya saat ditanyai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Balai Kota.
Heru secara blak-blakan mengaku merasa berat menjadi Pj Gubernur yang notabenenya hanya meneruskan tugas gubernur terdahulu. Dia tak sanggup jika menjadi gubernur sungguhan pilihan rakyat yang tentu memegang janji-janji kampanye. Selama menjabat sejak Oktober lalu atau dua bulan berselang, Heru memang tak sedikit mendapat kritikan dari berbagai pihak.
“Jadi Penjabat Gubernur aja sudah susah, berat,” katanya, Kamis, 15 Desember 2022.
Banyak yang menilai kebijakan-kebijakan Heru terlalu kontroversial. November lalu misalnya, dengan percaya diri orang dekat Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini memangkas anggaran jalur sepeda di Jakarta. Jalur sepeda yang semula dianggarkan dalam RAPBD 2023 sebesar Rp38 miliar, Heri mengusulkan jumlahnya dinolkan. Terbaru, dia dikecam gara-gara ada niatan ganti slogan Jakarta.
Baca: Heru Budi Diminta Tak Sibuk Otak Atik Jejak Anies Baswdan, PKS Singgung Gubernur Transisi
Berikut sejumlah kebijakan Heru Budi Hartono yang dinilai kontroversi.
1. Copot Lantik Pejabat DKI
Belum genap sebulan menjabat, Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memecat dan melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Selasa, 25 Oktober 2022 lalu, Heru mencopot dan melantik pejabat PT Rapid Transit Jakarta (MRT). Kemudian Kamis, 10 November 2022, Heru melantik sebelas Pejabat Tinggi Pratama.
Adapun pejabat yang dicopot dari jabatan yaitu Dirut PT Rapid Transit Jakarta (MRT), Mohamad Aprindy, yang baru dilantik Anies Baswedan pada 22 Juli 2022 lalu Jabatan tersebut digantikan oleh Dirut PT MITJ Tuhiyat. Selain Dirut, penggantian pejabat penting lainnya di ruang lingkup PT MRT juga dilakukan Pemprov DKI. Antaranya, Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama. Direktur MRT Jakarta sebelumnya, William P Sabandar dan Kristiyono, juga diangkat menjadi Komisaris PT MRT Jakarta.
Dan yang terakhir, Marullah Matali dicopot sebagai Sekda DKI dan mengangkatnya menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
Reaksi muncul dari Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyayangkan pencopotan jabatan Sekretaris Daerah oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia menyebut keputusan Heru tidak bijak.
"Saya memandang kebijakan penggantian Sekda DKI Jakarta tersebut kurang bijaksana, selain tidak mewadahi aspirasi warga DKI khususnya masyarakat Betawi," kata dia, Kamis, 8 November 2022.
2. Ubah slogan Jakarta
Baru-baru ini slogan anyar Jakarta yang dicetuskan Heru menuai kontroversi. Pelbagai pandangan datang, khususnya dari politikus. Mereka mengkritik rencana Heru mengganti slogan +Jakarta atau Plus Jakarta menjadi “Sukses Jakarta untuk Indonesia”. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai polemik ini muncul akibat lemahnya komunikasi publik Heru. “Persepsi menjadi liar sekarang,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 17 Desember 2022.
"Ini kan pertanda komunikasi tidak baik. Kalau komunikasi baik, enggak mungkin orang lain protes," kata dia.
Sebelumnya beredar slogan baru ala Heru yang disandingkan dengan logo resmi Jakarta Jaya Raya. Logo ini bergambar Monumen Nasional (Monas) lengkap dengan tulisan Jaya Raya di sisi atas. Masyarakat, tutur Gembong, kemudian berasumsi Heru akan menghilangkan logo +Jakarta yang selama ini banyak beredar.
3. Ugal-ugalan copot pejabat peninggalan Anies Baswedan
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyebut Heru ugal-ugalan mencopoti pejabat era Anies Baswedan. Padahal, kata dia, seharusnya sebagai Pj, tugas Heru adalah melanjutkan kebijakan gubernur terdahulu. Menurutnya, apa yang belum diselesaikan Anies, harus dirampungkan Heru, dan apa yang sudah bagus, dilanjutkan.
“Bukan ‘menghajar’, mengganti orang-orang Anies seenaknya. Ini menandakan bahwa dia tidak berjiwa besar,” kata Ujang saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2022
Selanjutnya: Pegang 2 Jabatan Sekaligus, Kontroversi Usia PJLP...
