TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah Rp 11 miliar untuk Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas. Adapun rincian 10 kendaraan dinas untuk pejabat Kodam Jaya tersebut adalah enam Innova, dua Fortuner, satu Prado, dan satu Land Cruiser.
Pengadaan hibah ini lantas dikritik oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul. Menurutnya, hibah ini tidak termasuk dalam kebutuhan Satpol PP. “Hibah bukan kebutuhan primer maupun sekunder teman-teman Pol PP. Ini bicara mutual benefit, kita mampu memberi atau tidak,” kata Thopaz saat rapat koordinasi dengan Satpol PP di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.
Untuk itu, ia berharap pihak Satpol PP melibatkan DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan dana hibah. “Jadi, penentuan RKPD hibah, saya rasa wajib melibatkan kita, komisi A,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membutuhkan banyak anggaran untuk hal-hal lainnya dibanding untuk memberikan fasilitas mobil mewah sebagai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Kodam Jaya. “Provinsi kita masih butuh yang banyak pak, kenapa kasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka Land Cruiser?” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Dalam dokumen pemaparan yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi A tersebut, Satpol PP mengalokasikan hibah mencapai Rp23,19 miliar, dengan rincian Rp11 miliar untuk Kodam Jaya dan Rp12,19 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1.
Dana hibah Rp12,19 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 rencananya akan digunakan untuk pembelian peralatan perlengkapan anti-huru-hara, dengan rincian:
- Helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, dan full face gas masker sebanyak 400 buah.
- canister sebanyak 800 buah
-sarung tangan phh 800 pasang
- megaphone sebanyak 20 buah
- Kendaraan taktis Phh 4x4 double cabin sebanyak 5 buah
- kendaraan komandan 4x4 komandan sebanyak 1 buah
- Kendaraa Komandan 4x4 wakil komanda sebanyak 1 buah.
Baca: RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK
Usulan minta dana hibah dari TNI dan Polri mencapai Rp 463,21 miliar
Sebelumnya, usulan dana hibah untuk TNI dan Polri di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta mencapai Rp 463,21 miliar. Menurut Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail, dari total delapan permohonan, hanya enam proposal yang masuk dalam APBD DKI 2023.
"Di Komisi B dari delapan proposal menyusut menjadi enam proposal dan kami serahkan keputusannya di Banggar besar mana yang disetujui," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022.
Ismail menuturkan total anggaran hibah di Dinas Perhubungan Jakarta sekitar Rp 300 miliar. Dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar pada 24 November 2022, dia mendetailkan enam alokasi hibah di Dishub DKI.
Berikut rinciannya:
1. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
2. Proposal hibah dari Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Rp 8,18 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas khusus Kodam Jaya
3. Proposal hibah dari Puspomal Rp 7,67 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana Mako Puspomal
4. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya Rp 130,78 miliar untuk pengadaan peralatan mobile target profiling surveylance
5. Proposal hibah dari Kodam Jaya/Jayakarta Rp 161,09 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana Korem 052 Wijayakrama
6. Proposal hibah dari Panglima Koopsudnas Rp 79,99 miliar untuk kebutuhan almatsus advanced protection unindetified objects airspace
Ismail membeberkan alokasi dana hibah dalam APBD DKI 2023 diprioritaskan untuk tiga hal. Pertama, hibah yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua, hibah untuk Forkopimda DKI. Ketiga, hibah yang dari jenis kegiatannya untuk membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dia menyebut belum mengetahui hibah apa saja yang dialokasikan dalam APBD DKI 2023. Sebab, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menyisir lagi jenis-jenis dana hibah yang masuk dan tidak dalam APBD 2023. "Kalau di Banggar kemarin, BPKD diberi kewenangan untuk melakukan sortir," ujar dia. "Hasil sortirannya juga kami belum tahu," lanjut politikus PKS ini.
Baca juga: Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
