DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wawan Suhawan menilai kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing/ERP di sejumlah ruas jalan Jakarta akan sangat merepotkan dan berdampak terhadap penghasilan masyarakat, terutama pengemudi ojek daring (ojek online/ojol).

"Saya pribadi jelas menolak karena ini akan memberatkan warga juga, bukan hanya teman-teman ojol," ucap Wawan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Wawan menilai selain membebani masyarakat, penerapan ERP juga belum tentu dapat mengurai kemacetan, karenanya dia mengaku tidak setuju Pemda DKI memungut pendapatan dari warga yang saat ini masih kesulitan akibat dihantam pandemi COVID-19 lewat kebijakan ERP.

Pada Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE), sistem jalan berbayar bukan saja hanya menyasar roda empat, tetapi juga pengendara kendaraan bermotor roda dua akan dikenai tarif berbayar.

Menurut Wawan, tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta masih belum merata, bahkan bisa dibilang mayoritas masih di bawah rata-rata alias menengah ke bawah. "Mereka semuanya butuh akses jalan, sama dengan mereka yang mungkin dianggap kaya atau mampu," ucap Wawan.

Karena itu, Wawan meminta pihak eksekutif membatalkan atau setidaknya menunda terlebih dahulu rencana penerapan ERP tersebut.

Baca: Dana Hibah Tilang Elektronik Diusulkan Rp 84,9 Miliar, Dukung ETLE Mobile

ERP dinilai bikin biaya perjalanan kian tinggi

Hal itu, menurut dia, warga suka tidak suka akan tetap mengakses jalan protokol di DKI, baik si kaya maupun si miskin semuanya dipaksa membayar setiap melintas. "Jadi, ini hanya akan membuat biaya perjalanan semakin tinggi. Tentu, ini akan mempersulit bagi mereka yang mencari rezeki, khususnya mereka yang mobilitasnya tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, rencana tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000 sampai Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000 sampai Rp19.900 dengan penerapan dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

Wacana soal penerapan jalan berbayar (ERP) yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta ditentang komunitas pengemudi ojek daring yang Rabu ini menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Mereka menganggap alasan penerapan kebijakan jalan berbayar untuk mengurai kemacetan jalanan Ibu Kota sebagai akal-akalan Pemda karena persoalan kemacetan di Jakarta sudah berlangsung sejak zaman orde baru.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Bakal Tampung Pendapat Warga soal Jalan Berbayar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

13 jam lalu

Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

Sejak dilantik menggantikan Anies Baswedan, Heru Budi sudah melakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.


Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

18 jam lalu

Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

Pemprov DKI pernah gagal melakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 sebab satu peserta lelang mengundurkan diri karena menganggap proyek tidak pasti.


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

1 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Dinas Bina Marga DKI Akan Perkuat Konstruksi Skywalk Kebayoran Lama Agar Tak Bergoyang

2 hari lalu

Dinas Bina Marga DKI Akan Perkuat Konstruksi Skywalk Kebayoran Lama Agar Tak Bergoyang

Dinas Bina Marga DKI akan memperkuat konstruksi Skywalk Kebayoran Lama untuk mengurangi goyangan saat dilalui. Didesain elastis.


Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

2 hari lalu

Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta DPRD DKI untuk kembali mengundang anak buahnya Asisten Perekonomian untuk hadir rapat pembahasan ERP.


Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

2 hari lalu

Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menginginkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.


Ada Aplikasi Tije, Transjakarta Gandeng Telkom Bikin Aplikasi yang Mudahkan Pelanggan

2 hari lalu

Ada Aplikasi Tije, Transjakarta Gandeng Telkom Bikin Aplikasi yang Mudahkan Pelanggan

Saat ini Transjakarta telah mempunyai aplikasi Tije. Gandeng Telkom untuk bikin aplikasi yang mudahkan pelanggan.


Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

2 hari lalu

Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

Dinas Kesehatan DKI memperpanjang pelaksanaan vaksin booster kedua atau vaksinasi dosis keempat di Balai Kota Jakarta hingga akhir Februari 2023.


DPRD DKI Minta Dharma Jaya Siapkan Stok Daging Sapi dan Ayam untuk Ramadan

2 hari lalu

DPRD DKI Minta Dharma Jaya Siapkan Stok Daging Sapi dan Ayam untuk Ramadan

DPRD DKI meminta Perumda Dharma Jaya untuk memprioritaskan penyediaan stok daging sapi dan ayam untuk Ramadan. Dapat PMD Rp 289 miliar.


Baru Resmikan Skywalk Kebayoran Lama Hari Ini, Heru Budi: Pencocokan Waktu

2 hari lalu

Baru Resmikan Skywalk Kebayoran Lama Hari Ini, Heru Budi: Pencocokan Waktu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru meresmikan Skywalk Kebayoran Lama hari ini. Dia mengungkap alasannya.