Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heru Budi Hadiri Halalbihalal PWNU: Buka Peluang untuk Kemajuan dan Kebermanfaatan

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sambutan dalam halalbihalal Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU). Acara halalbihalal PWNU, kata dia, mempererat tali silaturahmi, serta bentuk harmonisasi antara Pemprov DKI Jakarta dan PWNU.

Dia berharap gelaran halalbihalal PWNU dapat melahirkan ide dan gagasan baru untuk kebermanfaatan masyarakat. "Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk kedatangannya (PWNU) di Balai Kota. Semoga kegiatan ini membuka peluang untuk kemajuan dan kebermanfaatan yang lebih besar," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.

Halalbihalal kali ini bertema 'Jakarta Sejuk, Merawat Kebhinekaan, dan Memperkuat NKRI' dan dalam rangka Idulfitri 1444 Hijriah.

Heru Budi turut menyampaikan apresiasinya kepada Nahdlatul Ulama atas peran dan kontribusinya selama ini dalam mengamalkan ajaran Islam, merawat toleransi antarumat beragama, memajukan kota, serta kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Dengan semangat kebersamaan, kita dapat berkontribusi pada kemajuan Jakarta yang akan berdampak positif bagi Indonesia. Hal ini selaras dengan cita Provinsi Jakarta, yaitu Sukses Jakarta untuk Indonesia," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Panitia halalbihalal M. Syarif mengatakan, seluruh jajarannya telah diinstruksikan agar membantu program pemerintah untuk menciptakan kondusifitas Jakarta.

"Saya minta banom (badan otonom) kita harus membantu pemerintah. Semua kader NU membantu pemerintah untuk menciptakan Jakarta sejuk," katanya.

Acara tersebut dihadiri Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Widyastuti, Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri.

Pilihan Editor: Heru Budi Ingatkan Jajarannya Perhatikan Target dan Indikator dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

1 hari lalu

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada PBNU.
Pemerintah Tawatkan Eks Tambang PT Kaltim Prima Coal untuk Nahdlatul Ulama

Pemerintah menawarkan eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

1 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

2 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

Masa jabatan para anggota KPID Jakarta sebenarnya sudah habis sejak 2020 lalu.


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

3 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.


Muhammadiyah Tak Ingin Tergesa-gesa Soal IUP, Ini Sikap Ormas Keagamaan Lain

3 hari lalu

Ilustrasi Batu Bara. shutterstock.com
Muhammadiyah Tak Ingin Tergesa-gesa Soal IUP, Ini Sikap Ormas Keagamaan Lain

Muhammadiyah menyatakan tidak akan tergesa-gesa terkait IUP atau konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.


Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang

3 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) memprotes sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima izin pertambangan.


Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

3 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

Berita terpopuler: FNKSDA kritik sikap PBNU yang terima konsesi tambang. Profil menantu Anwar Usman yang jadi petinggi Pertamina.


FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

4 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta para nahdliyin tidak ikut PBNU menerima izin tambang.


Aturan Pengelolaan WIUPK Eks PKP2B untuk Ormas Keagamaan, 6 Wilayah yang Diberikan Bekas Lahan Siapa?

4 hari lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Aturan Pengelolaan WIUPK Eks PKP2B untuk Ormas Keagamaan, 6 Wilayah yang Diberikan Bekas Lahan Siapa?

Pemerintah menyiapkan enam WIUPK bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara untuk dikelola ormas keagamaan. Seperti apa regulasinya?


Sejumlah Pernyataan Bahlil Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Yang Nggak Setuju Mau Kamu Apain?

5 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Pernyataan Bahlil Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Yang Nggak Setuju Mau Kamu Apain?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat sorotan belakangan terkait izin tambang untuk ormas keagamaan. Ini pernyataannya yang kontroversial.