TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah orang tua murid dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kawal Pendidikan Jakarta atau Kopaja menyuarakan keresahan mereka terhadap PPDB DKI 2023. Berikut ini kritik mereka terhadap sistem PPDB DKI 2023.
1. Dinilai diskriminatif dan potensi sebabkan banyak anak putus sekolah
Koordinator Kopaja Ubaid Matraji mengatakan PPDB DKI berpotensi diskriminatif kepada banyak anak di Jakarta. Pasalnya, kata dia, keterbatasan daya tampung didukung sistem seleksi tidak transparan berpotensi sebabkan banyak anak tidak bisa bersekolah.
"Bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi juga terjadi di daerah-daerah yang lain," kata dia pada Ahad, 11 Juni 2023.
Meski begitu, hal ini dibantah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat PPDB DKI memberikan kesempatan pada anak secara setara.
"Karena kami siapkan empat jalur, untuk anak-anak yang berprestasi silakan berkompetisi, pertama yang berprestasi bagiannya segini jumlah kursinya," kata dia di Kantor Dinas Pendidikan DKI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Juni 2023.
2. Kritik soal sistem jalur penerimaan jalur prestasi dan afirmasi
Salah satu orang tua calon siswa, Rahmi Yunita, mengatakan jalur afirmasi dan jalur prestasi sarat akan masalah. Perihal jalur prestasi, kata dia, proses seleksi yang rancu dan tidak transparan menyebabkan banyak orang tua mempertanyakan mekanisme tersebut.
"Ada kejuaraan-kejuaraan yang menurut kami tidak bermuatan kompetisi apalagi kompetisi dengan seleksi ketat tapi itu direkognisi sebagai prestasi," kata Rahmi saat dihubungi pada Rabu 21 Juni 2023.
Soal jalur afirmasi, Rahmi menyebut orang tua dibingungkan dengan minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan.
"Bahkan ada peserta yang baru melihat pada hari H afirmasi dan dia tidak masuk sistem karena dinilai sudah tidak eligible lagi," kata Rahmi.
3. PPDB Bersama tidak efektif kurangi jumlah potensi anak putus sekolah
Anggota Kopaja Anwar Razak mengatakan saat ini PPDB Bersama hanya mampu menjaring 4 persen anak yang tidak dapat jatah di sekolah negeri untuk dibiayai di sekolah swasta. Apalagi, kata dia, program tersebut hanya berlaku pada tingkat SMA atau SMK.
"(Dari 170 ribu anak) Masih ada 163.091 anak lagi yang tidak diakomodir melalui PPDB Bersama ini," ujar dia melalui keterangantertulis pada hari ini.
Pilihan Editor: PPDB DKI Jalur Prestasi Dipertanyakan Orang Tua Murid
