TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William A. Sarana kembali memuji Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Kali ini soal proyek Sodetan Ciliwung yang akhirnya rampung setelah mangkrak kurang lebih enam tahun lamanya.
“Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan kebijakan Presiden,” kata William dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2023.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan proyek Sodetan Ciliwung pada Senin, 31 Juli 2023. Menurut Jokowi, pengerjaan sodetan itu mangkrak selama hampir 11 tahun. Dia yang menginisiasi proyek ini saat menjabat Gubernur DKI pada 2012.
Dengan selesainya Sodetan Ciliwung, William menganggap, Heru Budi sudah melakukan apa yang menjadi fokus pemerintah pusat. Menurut dia, proses penanganan banjir Jakarta akan mangkrak jika gubernur memiliki konsep yang bertentangan dengan presiden.
“Ini jadi pembelajaran. Kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan presidennya, masalah apapun cepat selesai,” ucap anggota DPRD DKI Jakarta itu. “Indonesia adalah negara kesatuan, presiden adalah pimpinan dari seluruh gubernur.”
William melanjutkan konstitusi mengamanahkan presiden adalah kepala pemerintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengoordinasikan jalannya pemerintah daerah. Dalam mengurus Jakarta, tambah dia, pemerintah daerah harus jalan bersama presiden.
Sebab, kompleksnya masalah Jakarta berhubungan dengan daerah penyangga, seperti Bogor. Misalnya dalam konteks pengendalian banjir, penanganannya harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir.
“Diperlukan sinergitas antara gubernur yang memimpin daerah dengan pemerintah pusat, khususnya presiden untuk mengatur kebijakan antarprovinsi nantinya,” kata William.
Pilihan Editor: Ramai Diisukan Jadi Kepala Daerah, Segini Gaji Kaesang jika Jadi Wali Kota Depok
