TEMPO.CO, Jakarta - Instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal bekerja dari rumah atau WFH untuk mengatasi masalah kualitas udara Jakarta mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Siapa saja mereka? Lalu, apa kata mereka?
Kebijakan reaktif bersifat temporer
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai kebijakan itu sebagai kebijakan reaktif yang bersifat temporer.
"Tidak sustainable maupun bisa tuntas menyelesaikan masalah polusi udara Jakarta," kata Shinta kepada Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.
Alasan pertama, kata Shinta, belum diketahui seberapa banyak polusi yang timbul akibat penggunaan kendaraan bermotor maupun dari sumber lain, seperti pembakaran sampah masyarakat, polusi dari kegiatan usaha, atau sumber lain seperti kemarau panjang.
Kedua, lanjut Shinta, aspek polusi dari penggunaan kendaraan bermotor pun masih perlu ditelisik lebih jauh. "Apakah betul kendaran-kendaraan yang ada di jalan saat ini sudah layak dari segi uji emisi," ujar Shinta.
Jika tidak layak, Shinta melanjutkan, maka perlu dibuat aturan soal emisi kendaraan dan ditingkatkan kedisiplinan kepatuhan di masyarakat.
Alasan ketiga, kata Shinta, tidak semua pekerja atau semua sektor bisa menerapkan WFH. Ada sejumlah sektor yang ketika menerapkan WFH maka berdampak pada penurunan efektivitas.
WFH seolah aspirin, tiba-tiba sembuh
Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan penerapan WFH tidak banyak pengaruhnya terhadap pengurangan polusi udara di Jakarta.
Menurut Trubus, ide WFH seperti jalan pintas yang dianggap bisa menyelesaikan polusi udara di Jakarta yang terus memburuk beberapa waktu belakangan ini.
"Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh," kata Trubus di Balai Kota DKI, Senin, 14 Agustus 2023.
Trubus mengatakan, hal-hal yang sifatnya jangka pendek seperti kebijakan WFH, tidak bisa dijadikan solusi masalah polusi udara. Ia menilai usulan WFH itu sekadar wacana. Seharusnya, kata dia, setiap kebijakan pemerintah yang akan diterapkan harusnya sudah terimplementasi, terevaluasi dan berkesinambungan.
Selanjutnya: WFH tidak berdampak signifikan
