TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melakukan uji coba penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara atau ASN DKI selama tiga bulan ke depan. Heru mengatakan, pemberlakuan WFH bukan hanya untuk KTT ASEAN 2023 dan polusi udara, melainkan juga mengurangi kemacetan Jakarta.
"Pemda DKI karyawannya work from home 50 persen, 50 persen di kantor," kata Heru Budi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Selama berlangsungnya KTT ASEAN 5-7 September 2023, anak sekolah juga menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) 50 persen. Para siswa yang belajar di sekolah hanya 50 persen dan sisanya mengikuti PJJ
Heru Budi mengatakan uji coba penerapan WFH ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal fleksibilitas kerja. "September itu 50 persen 50 persen sesuai dengan imbauan, kan gini Kemenpan itu memberikan keleluasaan waktu yang misal jam 8 ditambah satu jam, jam 9. Antara jam 8 sampai jam 9," ujarnya.
Pemprov DKI memanfaatkan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut untuk mengurangi kemacetan Jakarta. "Ya percontohan kita coba dulu mungkin tiga bulan," katanya.
Kepala Sekretariat Presiden itu menegaskan bahwa kebijakan WFH ini bukan sebagai solusi atas masalah kualitas udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa pekan terakhir. "Ya kan bukan memecahkan solusi polusi udara, mengurangi kemacetan," tutur Heru Budi.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI itu menyampaikan akan menerapkan kebijakan WFH mulai September mendatang. Hal ini dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi tentang penanganan polusi udara di wilayah Jabodetabek.
"Sedang dihitung untuk presentase setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Mudah-mudahan mulai September sudah dapat diterapkan," kata Heru dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin, 14 Agustus 2023.
Heru menjelaskan bahwa kebijakan WFH tersebut akan diterapkan bagi pegawai-pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sedangkan bagi pegawai-pegawai yang bergerak di bidang pelayanan, Heru mewajibkan untuk hadir secara langsung.
Selain itu, Heru menyatakan Pemprov DKI akan memperketat aturan untuk bangunan yang mendapat izin high rise building. Untuk mengurangi polutan sumber polusi udara, pemilik kendaraan di atas 2.400 cc harus menggunakan Pertamax Turbo. "Ke depannya, masyarakat harus disiplin bahwa kendaraan 2.400 cc itu harus menggunakan Pertamax Turbo," kata Heru Budi.
Pilihan Editor: Polusi Udara Jakarta Memburuk, Heru Budi Sebut Penerapan Sistem 4 in 1 Segera Dibahas
