TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti pengurangan alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) terhadap Perusahaan Daerah Pengelola Air Minum (PD PAM Jaya) pada APBD Perubahan DKI.
“Alokasi PMD untuk PD PAM Jaya sebesar Rp324,6 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami pengurangan sebesar Rp75,6 miliar,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 13 September 2023.
Sementara itu, kata dia, PMD untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengalami kenaikan sebesar Rp983 miliar. “Ini menjadi perhatian kami yang mendalam,” ujarnya.
Sebab, menurut August, PAM Jaya merupakan perusahaan yang bergerak untuk pelayanan publik, sedangkan Jakpro merupakan perusahan yang memiliki fokus mencari keuntungan atau profit oriented.
Fraksi PSI pun meminta Pemprov DKI untuk mengalokasikan PMD yang tepat guna. Mengingat, PAM Jaya baru mampu meningkatan cakupan layanan pertahunnya kurang dari dua persen, sementara perusahaan memiliki target cakupan layanan pertahunnya pada 2030 sebesar 100 persen dan kondisi saat ini masih di level 66 persen.
Penyerapan Anggaran Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Masih Kecil
Fraksi PSI turut menyayangkan realisasi belanja modal tanah pada semester satu APBD 2023 yang terserap 0.07 persen atau sebesar Rp1,35 miliar dari rencana Rp1,9 triliun.
Pada APBD Perubahan DKI, alokasi untuk belanja modal tanah pun diturunkan yan nilainya hanya sebesar Rp878,5 miliar atau tersisa 46 persen dari rancangan awal anggaran.
“Kami sangat menyayangkan sekali jika rendahnya penyerapan ini berasal dari pengadaan tanah untuk program normalisasi sungai,” ujarnya.
Fraksi PSI, kata August, mempertanyakan kendala-kendala apa saja yang ditemui Pemprov DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan lambannya pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. “Perlu diingat penanggulangan banjir, termasuk di dalamnya normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama dalam program Pemprov DKI Jakarta,” ucap dia.
Pilihan Editor: Kejar Pendapatan, Heru Budi Mau Cabut Pergub Keringanan Retribusi Daerah
