TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus Pasca-Pemindahan IKN DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menegaskan proyek-proyek nasional harus tetap berjalan di Jakarta meski pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, mulai tahun depan. Pantas menyampaikannya dalam rapat pansus itu di DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 19 September 2023.
“Jadi tidak bisa berhenti apapun yang terjadi. Program-program nasional, memang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun lingkungan Jakarta, itu tetap harus dilakukan,” ucap Pantas.
Program nasional itu misalnya pembangunan transportasi umum seperti MRT dan LRT. Selain itu, ada juga aset nasional yang menurutnya perlu dipertahankan. Dia menunjuk contoh Gedung DPR dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, serta Kemayoran.
"Tujuannya agar aset tersebut memiliki nilai yang tetap terjaga, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik," katanya sambil menambahkan, aset-aset tersebut menjadi salah satu fokus dalam pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta.
Dalam draf tersebut juga terdapat usulan untuk membentuk Dewan Kawasan (Dewas) yang fungsinya sebagai pengawas, sekaligus mengelola tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur). “Dalam draf ini wapres ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kawasan supaya otoritasnya lebih kuat,” kata Pantas.
Dia meyakini pengelolaan tata ruang itu mampu memberikan kontribusi yang positif. Misalnya, mampu mengurai kemacetan, mengatasi kekurangan ruang terbuka hijau, dan menyelesaikan masalah banjir. Termasuk juga menghambat laju pertumbuhan penduduk di Jakarta.
“Akan ada konsekuensi juga pemindahan aparatur pemerintahan pusat ke Nusantara, dengan sedikit banyaknya itu akan mengurangi beban kawasan Jakarta yang selama ini dikeluhkan semakin padat atau penuh, sehingga menjadi sebuah ruang hidup yang layak” ujar Pantas yang menilai polusi udara memburuk saat ini adalah salah satu dampak dari kelebihan kapasitas penduduk di Jakarta.
Pantas menerangkan, tugas pansus yang diketuainya adalah memberikan rekomendasi atau pencatatan-pencatatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan pusat maupun DPR, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang hingga menjadi Undang-Undang.
Pilihan Editor: Sejumlah Pemain dari Rumah Produksi Film Porno Jaksel Mengaku Dibohongi dan Dijebak
