Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Bicara Soal Malpraktik: Tidak Mudah

Reporter

image-gnews
Dengan menunjukan pin anti kriminalisasi para dokter melakukan aksi solidaritas menolak kriminalisasi di Bundaran HI, Jakarta (27/11). Aksi tersebut sebagai keprihatinan atas vonis dr Ayu dan kedua rekannya yang melakukan malpraktik.   TEMPO/Dasril Roszandi
Dengan menunjukan pin anti kriminalisasi para dokter melakukan aksi solidaritas menolak kriminalisasi di Bundaran HI, Jakarta (27/11). Aksi tersebut sebagai keprihatinan atas vonis dr Ayu dan kedua rekannya yang melakukan malpraktik. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Kejadian malpraktik bukanlah suatu hal yang mudah ditangani. Untuk mengatakan suatu kasus merupakan akibat dari malpraktik juga membutuhkan proses dan ada prosedur penanganannya di setiap rumah sakit. 

"Kami koordinasi dengan DPJ-nya kalau itu diduga dokter (yang salah)," ujar Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi, merujuk kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan organisasi profesi,  dinas kesehatan, dan juga kementerian kesehatan. Menjawab dalam sesi wawancara eksklusif di acara 'Hospital Summit 2023' bertemakan 'Patient Safety' pada Rabu, 25 Oktober 2023, Iing mengungkap harapannya setiap kasus bisa terselesaikan.

"Selama ini sih kami mengupayakan kalau setiap ada kasus, terus juga mungkin sudah sampai ke media, tentunya bisa dilakukan penanganannya dengan baik," ucapnya.

Nico A. Lumenta dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), yang juga hadir dalam acara yang sama, menjelaskan adanya standar akreditasi yang menuangkan instruksi berupa hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh rumah sakit. "Satu, yang pasti paling pertama, kompetensi," kata Nico.

Diungkapnya pula, dalam standar Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), ada yang disebut sebagai Ongoing Professional Practice (OPS) bagi para dokter, perawat, dan staf rumah sakit lainnya. "Kalau ada kasus akan dilihat, apa sih yang telah dikerjakan dalam kasus itu? Standar etiknya ke mana," katanya. 

Lalu, untuk mencegah malpraktik, ada survei rumah sakit empat tahunan sekali dan verifikasi setiap tahunnya. Terdapat 798 elemen di dalamnya yang menjadi penilaian termasuk soal etik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari sana, setiap rumah sakit diberi rekomendasi. Mereka yang dinilai masih kurang, Nico menambahkan, "Harus membuat PPS (Perencanaan Perbaikan Strategis)."

Kasus dugaan malpraktik rumah sakit yang saat ini sedang diselidiki kepolisian antara lain adalah yang terjadi di RS Kartika Husada, Jatiasih, Kota Bekasi. Pasien anak Benediktus Alvaro Darren (7) malah koma dan didiagnosis mati batang otak setelah menjalani operasi amandel pada 19 September lalu.

Kondisi Alvaro terus memburuk dan akhirnya meninggal pada Senin malam, 2 Oktober 2023. Dia menjalani operasi amandel bersama kakak kandungnya karena keluhan awal sakit di tenggorokan dan telinga. Kakaknya kembali pulih usai operasi. 

ALIFYA SALSABILA NOVANTI

Pilihan Editor: Viral Petugas Damkar Tangerang Terjebak Asap Kebakaran TPA Rawa Kucing, Ini yang Terjadi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

3 jam lalu

Reaksi seorang pelayat saat memegang jenazah seorang anak Palestina yang tewas dalam serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di rumah sakit Abu Yousef al-Najjar di Rafah, di Jalur Gaza selatan, 6 Mei 2024. Otoritas Palestina mengatakan bahwa lebih dari 15.000 anak terbunuh di Jalur Gaza sejak awal operasi militer Israel pada 7 Oktober 2023. REUTERS/Mohammed Salem
20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

Gedung putih mengatakan pemerintah AS berupaya mengevakuasi sekelompok dokter AS yang terjebak di Gaza setelah Israel menutup perbatasan Rafah


Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

1 hari lalu

Rumah sakit lapangan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Kota Rafah, Jalur Gaza selatan. Sumber: ICRC
Palang Merah Buka Rumah Sakit dengan Kapasitas 60 Tempat Tidur di Gaza

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) membuka rumah sakit dengan kapasitas 60 tempat tidur di Rafah, Gaza selatan.


Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

2 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

5 hari lalu

Ilustrasi pameran kesehatan/Surabaya Hospital Expo
Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia


Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

6 hari lalu

Ilustrasi pembunuhan. indiatoday.in
Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

Polisi menghentikan kasus hukum ayah di Bekasi berinisial N yang menghantam anak kandungnya berinisial C, 35 tahun dengan linggis hingga tewas.


Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

8 hari lalu

Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

Progres pembangunan RS Muara Badak berjalan positif tanpa ada hambatan yang berarti.


Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

9 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.