TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Haris Azhar mencontohkan Kim Jong Un sebagai produk politik dinasti yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM dan tidak ada regenerasi kepemimpinan lain.
Menurut Haris, Kim Jong Un adalah produk dari praktik politik kekuasaan yang mengandalkan dinasti dan jadi presiden Korea Utara warisan bapaknya Kim Jong Il, bahkan jabatan tersebut diwariskan dari kakeknya Kim Il Sung.
"Seolah-olah perlawanan menjaga ideologi yang mereka pilih dan mereka jalani itu sebagai perlawanan dari sebuah politik global. Lalu, simbolisasi itu yang dipelihara dan seolah-olah itu hanya bisa dilakukan oleh rentetan keluarga mereka saja," tutur Haris dalam Kultum Kebangsaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI di Lapangan Rotunda Kampus UI Depok, Selasa, 7 November 2023.
Kata Haris, Kim Jong Un sebagai satu contoh bagimana politik dinasti itu dijalankan dan hasilnya praktik dinasti dan pelanggaran HAM.
"Tadi Bang Faisal sudah sebutkan bagaimana kapitalisasi di masa Orde Baru, nepotisme, dinasti, dia hanya menghasilkan situasi yang memiskinkan, menguntungkan sekelompok elite saja, begitu banyak pelanggaran HAM," kata Haris. Ekonom Faisal Basri juga tampil dalam Kultum Kebangsaan ini.
Haris mengungkapkan bahwa agenda reformasi yang dulu dimulai di UI kemudian menyebar kebanyak tempat di Indonesia, namun dibajak berbagai kelompok dinasti yang kecil-kecil.
Hal tersebut, lanjut Haris, bukannya menjadi agenda untuk dihilangkan, tapi justru tumbuh subur.
"Kita lihat di Banten bagaimana dinasti itu bekerja, di berbagai tempat lain, anaknya, keponakannya, adiknya, iparnya, di skala-skala kecil, itu sudah banyak risetnya yang cukup cerdas menggambarkan situasi itu," ungkap Haris.
Padahal ada kecerdasan, bukti dan data yang seharusnya diakomodir serta diserap penguasa di pusat, tapi justru dihilangkan. Namun, yang terjadi hari ini justru dipakai sebagai argumentasi.
"Seperti setiap Melki (Ketua BEM UI 2023) melawan, muncullah alumni-alumni UI yang lain mengatakan emang kenapa dengan dinasti, semua dari kita mempraktikkan dinasti," ujarnya.
"Jadi kesalahan, pelanggaran bahkan kejahatan ketika didengungkan berulang-ulang, diperbanyak agen-agennya yang bersuara maka akan menjadi sebuah fakta yang diharus terima," imbuhnya.
Sehingga anak muda harus menerima, padahal dari data tersebut berbagai macam riset, bukti dan data menunjukkan bahwa itu salah, dan seharusnya penguasa yang terlembaga, terintistitusi diberikan mandat harusnya bekerja untuk kebaikan tersebut.
"Kebaikan apa, kebaikan menghilangkan pelanggaran, kejahatan, penguasaan yang ngumpet di istilah-istilah yang baik, tapi sebetulnya yang merasakan hanya dia-dia saja, pengusahanya dia, penguasanya dia, regenerasinya dia-dia aja," kata Haris Azhar.
Pilihan Editor: Di Kuliah Kebangsaan BEM UI, Pakar Tata Negara: Ini Bukan Soal Gibran atau Tidak
