TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD Kota Depok mempertanyakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinas Kesehatan untuk mengentaskan stunting. PMT seharga 18 ribu per paket itu cuma berisi nasi, kuah dan tahu.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilmanmengatakan program makanan tambahan itu dialokasikan ke 38 puskesmas dengan nilai anggaran Rp 4,4 miliar.
"Nah kemarin kan heboh hanya nasi dan kuah saja. Ini kan kurang ajar, Rp18 ribu per paket makanan termasuk pengantaran, terus kemarin setelah ribut ditambah lagi tahu 2 biji," kata Ikra saat dikonfirmasi, Selasa, 14 November 2023.
Persoalan makanan tambahan yang kurang layak tersebut sebenarnya sudah menjadi pembahasan di DPRD Depok. Bahkan saat rapat paripurna, beberapa anggota dewan melakukan interupsi menanyakan program PMT itu. Pimpinan memerintahkan Komisi D untuk melakukan investigasi.
"Saya ditugaskan agar Komisi D untuk rapat dengan Dinkes, namun sampai hari ini belum ada penjelasan dari Komisi D untuk rapat itu," ujarnya.
Politikus PDIP ini akan terus mendesak Komisi D untuk mengundang Dinkes, puskesmas dan pihak ketiga yang membuat PMT tersebut. "Saya ingin rapatnya bersifat terbuka, jadi bisa dilihat oleh semua orang," ujarnya.
Ikra mengatakan makanan itu tidak layak untuk mengentaskan stunting. Ia pun tidak habis pikir bagaimana PMT yang hanya nasi, kuah dan tahu dapat mengatasi stunting.
"Ini kan bahan makanan tambahan atau lauk tambahan, iya tambahannya kan musti dihitung, kalau tahu doang mah warga pada bikin tahu, apa yang kurang sekarang ditambah lagi pakai nugget atau makan olahan, kenapa nggak telur sama susu misalnya, yang jauh lebih kaya nutrisi buat ibu hamil dan anak-anak," ujarnya.
Menurut dia, pelaksana program PMT tersebut tidak menggunakan hati dan asal saja membuatnya, yang penting tugas dilaksanakan. "Ini kan Rp 4,4 miliar tidak sedikit, untuk 38 puskesmas. Ini uang yang mesti diperkarakan," ujarnya.
Pada paket makanan tambahan itu juga terdapat foto Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. Ikra menilai hal itu bisa diinterpretasikan karena tahun politik. "Tapi kan malu-maluin, ada foto kepala daerah masa nasi dan kuahnya doang," ujarnya.
Program PMT itu dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap warga Depok, karena menggunakan uang warga yang harus dikembalikan warga. "Harus ada impact yang serius, ini kan yang terpenting anggarannya terserap, impact dan benefit-nya buat warga apa, jangan cuma outputnya sudah ada sekian ribu makanan terbagi ke warga, makanannya minim nutrisinya, masa daging olahan gitu nugget," ucap Ikra.
RICKY JULIANSYAH
Pilihan Editor: Ibu di Depok yang Jual Anak Kandung ke WNA Mesir Mengaku Punya Utang Pinjol Rp 100 Juta
