TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperbanyak pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mewujudkan keamanan kota. Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, ada sebanyak 2.744 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang perlu mendapat pengawasan melalui CCTV.
Menurut Mujiyono, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2024 memang ada penambahan CCTV di tujuh ratus titik dengan anggaran Rp 98 miliar. Namun jumlah CCTV tersebut dinilai belum ideal untuk meminimalisir tindak kriminal di Ibu Kota.
“Jadi Rp 98 miliar itu hanya cukup untuk 700 titik, padahal idealnya adalah 3.000 titik yang kita targetkan," kata Mujiyono dikutip dari situs DPRD DKI Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023.
Mujiyono mengatakan jumlah CCTV di Jakarta perlu ditambah karena banyak gangguan keamanan dan ketertiban yang diadukan ke DPRD DKI Jakarta. "Jadi kita pelan-pelan, kalau mau ideal kita bahas lagi pada 2024 untuk (pengadaan CCTV) tahun 2025,” ujarnya.
Anggota Komisi A Habib Muhammad bin Salim Alatas mengungkapkan banyak aduan warga yang diterimanya perihal pencurian motor. “Warga saya banyak cerita motor hilang. Jadi kayak sindikat. Nah, saya minta tolong kepada Diskominfotik, Dinas Perhubungan, ataupun Kelurahan yang penting terpasang CCTV,” kata dia.
Pemasangan CCTV untuk pencegahan gangguan keamanan dan kriminalitas juga disampaikan oleh anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Ia menyampaikan, setidaknya ada 10 RW rawan dan padat penduduk di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Untuk mewujudkan keamanan, ia pun mendorong pengadaan 700 CCTV melalui APBD DKI 2024 dengan memprioritaskan kawasan tersebut. “Boleh tidak dari 700 CCTV, dipasang sebagian di Kelurahan Menteng yang padat karena baru saya rapihin pager kali, dua hari kemudian sudah hilang sebelah dan RT RW bingung siapa yang merusak, karena CCTVnya tidak ada,” ujarnya.
Pilihan Editor: Gempa Swarm Bogor-Sukabumi Tercatat 122 Kali, BMKG: Semakin Berdampak ke Bangunan
