Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan

image-gnews
Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bukit Asam PT PLN (Persero) unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 - 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bukit Asam PT PLN (Persero) unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai pelaporan dugaan pemerasan Jaksa KPK TI terhadap saksi senilai Rp 3 miliar sejauh ini tak memiliki kejelasan perkara. “Dilanjutkan dengan di Bidang Penindakan juga tak ada kejelasan dari laporan dimaksud. Jadi laporannya memang tak menyebutkan pada siapa, di mana, berapa, terkait apa, begitu ya,” juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat sore, 19 April 2024.

Guna memastikan laporan itu, Ali Fikri mengatakan Tim LHKPN KPK sudah turun ke lapangan melakukan pelbagai pemeriksaan. Misalnya, kata dia, mengonfirmasi beredarnya kabar Jaksa TI tak mencantumkan mobil mewah. “Ternyata setelah dicek itu foto di rumah tetangganya. Kami pastikan sudah dicek, mobil-mobil yang ada di sana,” katanya.

Ali Fikri mengatakan KPK mempersilakan masyarakat mengadukan kepada Dewan Pengawas (Dewas KPK) atau Pengaduan Masyarakat (Dumas) tapi disertai dengan bukti awal yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kata dia, ketika KPK mengonfirmasi pelapor harus bisa menjelaskan lebih lanjut perihal yang dilaporkannya. “Sehingga nanti tindaklanjutnya akan lebih memudahkan, mencari, menemukan informasi tambahan dari laporan yang disertai data awal,” ujarnya.

Menurut dia, bisa jadi masyarakat melaporkan Jaksa TI karena berhubungan dengan teknis persidangan. “Misalnya memanggil 100 saksi, pasti tak semuanya dipanggil tergantung kebutuhan pembuktian. Jangan sampai kemudian ada 100 saksi tapi jaksa memanggil 50 saksi saja, maka beredarlah surat laporan yang 50 tak dipanggil karena jaksa terima uang. Nah ini kan keliru,” ujarnya.

Sementara Anggota Dewas KPK Albertina Ho, mengatakan pihaknya sebenarnya menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa TI. “Tapi tak ada namanya—NN. Ini dikatakan ada hubungannya juga dengan OTT di Lampung Utara. Makanya dari Dewas kami tak berani bilang tak ada bukti (pelanggaran etik),” kata Albertina kepada Tempo, Sabtu, 20 April 2024.

Sebab buktinya amat minim, kata Albertina Ho, Dewas KPK kemudian membuat laporan hasil klarifikasi mengingat kewenangan terbatas. Albertina mengatakan, Dewas KPK tak bisa melakukan upaya paksa, sementara perihal gratifikasi atau suap bukti dirasa sulit diperoleh hanya melalui klarifikasi dan permintaan keterangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami kesulitan memperoleh bukti-bukti yang lebih menguatkan adanya gratifikasi atau suapnya. Makanya kami membuat laporan hasil klarifikasi, dan mengusulkan supaya diserahkan dulu ke pencegahan. Supaya lidik dan pencegahan sesuai dengan kewenangan mereka,” ujarnya.

Albertina Ho mengatakan berangkat dari pertimbangan itu Dewas KPK belum memutuskan ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. “Kalau ada tentu kami bawa ke sidang etik. Apabila LHKPN dan lidik memperoleh bukti yang cukup kuat, kami dari Dewas bisa membuka kembali proses pelanggaran etiknya,” katanya.

Dewas KPK sudah menyampaikan informasi perihal dugaan jaksa KPK memeras saksi dengan besaran nilai sekitar Rp 3 miliar kepada Deputi Penindakan KPK. Laporan pengaduan tersebut sudah masuk sejak 2023. Pada 6 Desember 2023 Dewas KPK sudah sampaikan nota dinas ke deputi penindakan dengan tembusan ke pimpinan agar ditindaklanjuti.

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Ungkap Ada Perjanjian Pisah Harta Antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

10 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa 6 pihak swasta terkait dugaan TPPU eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). Salah satunya Setyo Mardanus.


KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

10 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

KPK mencegah 5 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait perkara suap Harun Masiku. Kelimanya merupakan saksi yang pernah dipanggil.


107 Calon Lolos Seleksi Administrasi Kompolnas 2024-2028, dari Purnawirawan Polri, TNI, hingga Wiraswasta

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
107 Calon Lolos Seleksi Administrasi Kompolnas 2024-2028, dari Purnawirawan Polri, TNI, hingga Wiraswasta

Pansel Kompolnas mengumumkan terdapat 107 orang yang lolos tahap verifikasi administrasi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028.


Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

13 jam lalu

Advokat Ahmad RIyadh memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Ahmad Riyadh disebut jaksa KPK secara bersama-sama dengan Gazalba menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad untuk pengurusan perkara kasasi. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

Menurut dia, permintaan tolong penyidik KPK untuk mengakui Ahmad Riyadh telah memberikan uang Rp 500 juta kepada Gazalba Saleh tidak masuk akal.


Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

13 jam lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

Perum Bulog klaim proses tender beras impor berlangsung terbuka. Tutup celah mark up atau penaikan harga.


Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

19 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

PDIP tetap mendukung langkah KPK dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang.


Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

19 jam lalu

Advokat Ahmad RIyadh dan penyidik KPK Ganda Swastika (kiri), seusai memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi atas pengurusan perkara di MA melalui advokat Ahmad Riyadh. Kini Riyadh mencabut kesaksiannya.


Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

20 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka soal batas usia pimpinan KPK.


Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

21 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

Hari ini, KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom pada 2017-2018.


Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

22 jam lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.