Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

image-gnews
Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, cara itu pernah dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat hendak menjabat periode pertamanya. 

"Ngapain gitu-gituan, zalim lho. Orang distabilo (ditandai sebagai orang berpotensi korupsi)," kata Pahala di Gedung Merah Putih, Selasa, 23 April 2024. 

Pahala mengatakan, menandai orang sejak awal bakal melakukan tindak pidana korupsi merupakan kesalahan, karena dapat memicu kemarahan pihak yang tertuding. "Gua dulu ngikutin (era Jokowi) menstabilo orang, banyak yang ngamuk lho," kata Pahala. 

Menurut Pahala, tindakan itu pun bisa mengarah ke tindak pidana karena menuduh tanpa dasar. Alih-alih menscreening sejak awal, kata Pahala, lebih baik langsung lakukan penyelidikan jika memang terindikasi. "Kalau memang ada bukti ambil, jangan menduga-nduga, nasib orang lho ini," kata Pahala. 

Selain itu, lanjut Pahala, yang bisa dilakukan pemerintahan selanjutnya pun harus tegas kepada para menterinya untuk menyerahkan LHKPN. Hal itu pun sudah disampaikan KPK melalui rekomendasi kepada para capres yang berisi delapan poin. “Kalau dia instansinya, kementeriannya enggak mencapai 100 persen (kepatuhan) LHKPN-nya tegur menterinya. Kalau menterinya enggak (sampaikan) copo," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pahala mengatakan, hal itu sebagai pendapat pribadinya. Namun, ia meyakini pimpinan KPK yang baru pun akan menyetujui pendapatnya itu. "Gua yakin pimpinan yang baru nanti nggak tertarik juga," kata Pahala. 

Presiden Jokowi saat terpilih pada Pilpres 2014 pernah menyerahkan sejumlah nama calon menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dicek rekam jejaknya. Total ada 43 nama untuk mengisi 33 pos menteri saat itu.

Pilihan Editor: Motif Pembunuhan Perempuan yang Mayatnya Ditemukan di Pulau Pari karena Korban Minta Harga Lebih

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

15 menit lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

1 jam lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal asal usulnya sebelum menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

1 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

2 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

3 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

Sandiaga Uno mulai berpamitan ke para kyai seiring akan berakhir masa jabatannya di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada Oktober 2024.


Gibran Sebut Skema Program Makan Bergizi Gratis Masih Didiskusikan

4 jam lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (dua dari kanan) meninjau salah satu rumah warga saat blusukan di wilayah Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Skema Program Makan Bergizi Gratis Masih Didiskusikan

Gibran menyebut telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mematangkan program makan bergizi gratis.


Lantik Teguh Prakosa, Pj Gubernur Jateng Singgung Angka Kemiskinan di Kota Solo Selama Dipimpin Gibran

5 jam lalu

Gibran Rakabuming Raka bersama Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa (kanan) didampingi Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kiri) saat pelantikan Wali Kota Solo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Gubernuran Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/7/2024). ANTARA/Zuhdiar Laeis
Lantik Teguh Prakosa, Pj Gubernur Jateng Singgung Angka Kemiskinan di Kota Solo Selama Dipimpin Gibran

Pj Gubernur Jateng menyinggung angka kemiskinan di Kota Solo selama dipimpin Gibran sebagai Wali Kota Solo. Begini katanya.


Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

6 jam lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono (tengah) dan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi (kiri) memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpesan terkait program makan bergizi gratis: cukup gizi dan optimal jumlah penerima manfaat.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

6 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

7 jam lalu

Thomas Djiwandono, Sudaryono, dan Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi 4 Kali Reshuffle Kabinet Dalam Setahun Terakhir

Presiden Jokowi total 4 kali membongkar pasang kursi menteri alias reshuffle kabinet dalam kurun setahun terakhir.