Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU Polri Dinilai Tidak Substantif, Pengamat: Berpotensi Jadi Alat Hegemoni Kekuasaan

Reporter

Editor

Suseno

image-gnews
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri yang membahas penambahan kewenangan dan perpanjangan usia pensiun tidak substantif pada kebutuhan masyarakat di masa depan. 

Bahkan, menurut dia, hal itu hanya mengaburkan substansi-substansi yang lebih penting dalam revisi UU Polri. Bambang mengatakan, penambahan kewenangan tanpa diiringi sistem kontrol dan pengawasan yang kuat, maupun perpanjangan usia pensiun, berpotensi menjadi alat hegemoni kekuasaan pada lembaga Polri.

"Ini bahaya karena lembaga negara yang diberi kewenangan penegakan hukum bisa dijadikan alat politik kekuasaan dan bisa dijadikan alat untuk menekan hak-hak masyarakat," katanya pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Sebab, revisi UU kepolisian, lanjut dia, harus disusun untuk membangun kepolisian sebagai institusi negara yang profesional, modern, berintegritas, transparan dan akuntabel. "Menguatkan kelembagaan kepolisian tidak berarti sama dengan menambah kewenangan kepolisian," ujarnya menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, Bambang mengakui bahwa di usia lebih dari 20 tahun, dengan perkembangan sosial budaya dan teknologi yang sangat cepat, UU 2 tahun 2002 memang sudah selayaknya direvisi. Revisi ini sebaiknya bisa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Juga menjadi salah satu bentuk evaluasi bagi pasal-pasal yang belum tercantum.

Sebagai informasi, pada revisi UU Polri ini terdapat 17 pasal yang direvisi dan 2 pasaal tambahan, yakni pasal 1, 6, 7, 9 ayat 2, 10 ayat 1, 11 ayat 4, 11 ayat 6, 11 ayat 7, 11 ayat 8, pasal 12, 14 ayat 1 huruf g dan h, pasal 16, serta 16A dan 16B. Adapun yang perlu mendapatkan perhatian merupakan 3 pasal. Pertama pasal 10 ayat 1, kedua pasal 14 ayat 1 huruf g dan h, dan ketiga pasal 16.

Revisi-revisi tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih aturan, yang dapat menimbulkan tarik menarik kewenangan. Sementara kewenangan identik dengan anggaran yang disinyalir berujung pada perilaku korup. Dengan adanya revisi ini, akan semakin memperluas kewenangan Polri. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

1 hari lalu

Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto : Interport
Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor ilegal melibatkan kepolisian dan bea cukai.


Imparsial Minta DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI dan Polri

5 hari lalu

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim
Imparsial Minta DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI dan Polri

Imparsial menilai substansi RUU TNI dan Polri masih bermasalah.


Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Sidang Paripurna

5 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kelima kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kelima kanan) dan Rachmat Gobel (keempat kiri) berfoto bersama dengan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terpilih dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Sidang Paripurna

Puan Maharani menyoroti berbagai fenomena memviralkan berbagai masalah karena aparat penegak hukum tidak responsif.


Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

5 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa wewenang TNI bakal diperluas hingga bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain. Perluasan wewenang militer yang masih aktif itu tertuang dalam Revisi Undang-undang atau RUU TNI.


Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

5 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

Menkopolhukam Hadi mengatakan, bahwa mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinasikan RUU TNI-Polri ini. Jokowi, katanya, meminta agar pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi.


Revisi UU TNI-Polri, Istana: Kemenkopolhukam Sedang Siapkan DIM

6 hari lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Revisi UU TNI-Polri, Istana: Kemenkopolhukam Sedang Siapkan DIM

Revisi UU TNI-Polri dikhawatirkan bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan sipil.


DPR Terima Surpres RUU TNI, Polri, dan Kementerian Negara, Pembahasan Berlanjut Usai Reses

7 hari lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPR Terima Surpres RUU TNI, Polri, dan Kementerian Negara, Pembahasan Berlanjut Usai Reses

Dasco mengatakan DPR melihat asas keadilan meskipun RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kementerian Negara mendapat kritik dari publik.


Pegi Setiawan Bebas, Pengamat Ungkap 4 Hal yang Dirugikan atas Ketidakprofesionalan Penyidik Polda Jabar

7 hari lalu

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Pegi Setiawan Bebas, Pengamat Ungkap 4 Hal yang Dirugikan atas Ketidakprofesionalan Penyidik Polda Jabar

Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan setidaknya ada 4 hal yang dirugikan dari dikabulkannya gugatan praperadilan Pegi Setiawan.


KKJ Minta Polri dan TNI Usut Pembakaran Rumah yang Sebabkan Jurnalis dan Keluarganya Meninggal di Karo

11 hari lalu

Kompolnas bersama personel Polres Tanah Karo meninjau rumah wartawan yang terbakar di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Juli 2024. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo masih mengusut pemicu kebakaran rumah milik wartawan yang menewaskan empat orang korban pada Kamis (27/6) lalu, serta memeriksa 16 saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
KKJ Minta Polri dan TNI Usut Pembakaran Rumah yang Sebabkan Jurnalis dan Keluarganya Meninggal di Karo

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak aparat mengusut tuntas kasus pembakaran rumah jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.


Bukan Mencari Kebenaran, LBH Padang Klaim Kompolnas Melegitimasi Polda Sumbar

11 hari lalu

Kompolnas sudah memiliki modal untuk mendalami kasus tewasnya seorang remaja pelajar SMP di Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.
Bukan Mencari Kebenaran, LBH Padang Klaim Kompolnas Melegitimasi Polda Sumbar

Setelah Kompolnas turun dalam kasus Afif Maulana, pernyataan dari Polda Sumbar menyatakan korban terpeleset.