Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pansel Telah Rilis 10 Nama Capim KPK, IM57: Pilihan Presiden

image-gnews
Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia seleksi KPK telah merilis 10 nama calon pimpinan lembaga antirasuah itu ke publik. Salah satu di antaranya adalah orang lama yakni Johanis Tanak. 

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan, 10 nama yang lolos seleksi itu merupakan pilihan Presiden Joko Widodo. Pengumuman nama calon oleh pansel hanya distorsi seakan presiden tidak bertanggung jawab atas pilihan tersebut. 

Alasannya, kata Praswad, masih ditemui calon yang mempunyai problem etik belum tuntas dan bahkan terbukti gagal membawa KPK pada kinerja yang baik.  

"Perlu diluruskan bahwa 10 nama yang diusulkan adalah pilihan presiden," kata Praswad dalam keterangannya, Rabu, 2 Oktober 2024. 

Praswad mengatakan, dalam kondisi ini, peran DPR diperlukan. Wakil rakyat itu harus berani menunjukkan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Karena nantinya 10 nama itu akan ditentukan oleh DPR siapa yang bakal menjadi Ketua KPK. 

"Jangan sampai pilihan jatuh pada pimpinan bermasalah sehingga menjadi sandera politik ketika menjabat," kata Praswad. 

Praswad mengatakan, tanpa adanya sikap tersebut maka perbaikan KPK hanya akan menjadi slogan politik tanpa isi perubahan KPK ke arah yang lebih baik.  

Selain itu, kata Praswad, siapapun nama yang ditunjuk sebagai pimpinan KPK nantinya, seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik. Karena konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya.  

"Double loyalty akan menjadi persoalan yang membuat mudahnya intervensi penanganan kasus ketika berhubungan dengan kasus hukum yang berasal dari instansi asalnya serta kasus yang dititipkan melalui institusi asalnya. Monoloyalitas adalah harga mati untuk menjaga indepedensi KPK," kata Praswad. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Panitia seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) mengumumkan 10 nama yang lolos tahapan wawancara dan tes jasmani. 

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyebut nama-nama tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Penentuan Capim KPK dilakukan dengan mempertimbangkan hasil seluruh tahapan seleksi. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat," kata Ateh dalam keterangannya, Selasa, 1 Oktober 2024. 

Nama-nama tersebut selanjutnya akan diserahkan ke DPR untuk selanjutnya dilangsungkan fit and proper test

Berikut 10 nama Capim KPK yang lolos wawancara dan tes jasmani: 

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Pilihan Editor: Ditemukan Kerangka di Gunung Sumbing Diperkirakan Meninggal 3 Bulan Lalu, Berikut Ciri-cirinya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

14 menit lalu

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com
IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

Total potongan yang tidak jelas peruntukannya yakni sebanyak 25,95 persen dari total honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung.


Hari Batik Nasional: Ditetapkan oleh SBY hingga Pesan Jokowi

20 menit lalu

Sejumlah pesepeda dari komunitas Bike2Work (B2W) menggunakan batik saat gowes merayakan Hari Batik Nasional di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2024. Batik telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya takbenda dari Indonesia oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Setiap tahun, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hari Batik Nasional: Ditetapkan oleh SBY hingga Pesan Jokowi

Hari Batik Nasional pada hari ini 2 Oktober bersamaan ditetapkannya Batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh Unesco 2 Oktober 2009.


Jokowi Harap Bendungan Temef Tingkatkan Produktivitas Petani di NTT

51 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Harap Bendungan Temef Tingkatkan Produktivitas Petani di NTT

Presiden Jokowi mengatakan air merupakan barang yang sangat vital di NTT. Petani diharapkan bisa panen lebih dari satu kali.


Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

1 jam lalu

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi saat akan menjalani tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes tertulis untuk 236 calon Pimpinan KPK dan 146 calon Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

Karier Johan Budi sebagai anggota dewan tak berlanjut lantaran pada Pemilu 2024 dia gagal lolos ke Senayan.


KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

1 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memberikan keterangan pers penahanan tersangka kasus dugaan korupsi di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. KPK menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp233 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah DP nol rupiah oleh Sarana Jaya ini, KPK menduga terdapat kerugian negara/daerah Rp223 miliar.


10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

Pengumuman hasil akhir seleksi Calon Dewas KPK itu diumumkan melalui situs Kementerian Sekretariat Negara.


Perintah Jokowi ke Menlu: Segera Evakuasi WNI di Lebanon, Keselamatan jadi Nomor Satu

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Perintah Jokowi ke Menlu: Segera Evakuasi WNI di Lebanon, Keselamatan jadi Nomor Satu

Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sudah meminta warga negara Indonesia di Lebanon untuk segera dievakuasi.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

KPK periksa 5 saksi itu untuk mendalami proses pemberian IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan peran mereka dalam pemberian IUP tersebut.


Jokowi Sambut Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati: Baik untuk Kemajuan Negara

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timor, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sambut Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati: Baik untuk Kemajuan Negara

Presiden Jokowi menyambut baik rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.


Ekonom Senior Ini Bantah Klaim Jokowi yang Sebut IKN Keputusan Seluruh Rakyat

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ekonom Senior Ini Bantah Klaim Jokowi yang Sebut IKN Keputusan Seluruh Rakyat

Ekonomi ini menilai IKN merupakan proyek Presiden Jokowi yang didukung oleh justifikasi dari DDPR.