TEMPO.CO, Bali – Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar apel pasukan Operasi Jagratara 2024 pada pukul 07.00 WIT, Rabu, 2 Oktober 2024. Bertempat di lapangan utama Pelabuhan Benoa, apel dipimpin langsung oleh Dirjen Imigrasi Silmy Karim yang tiba pukul 07.07 WIT. Apel ini diikuti oleh perwakilan petugas imigrasi dari berbagai daerah, termasuk Bali, Jabodetabek, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat serta Jawa Timur.
Dalam amanatnya, Silmy Karim menekankan pentingnya operasi Jagratara sebagai respons terhadap berbagai isu pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia. "Keimigrasian adalah gerbang utama masuk dan keluarnya warga negara asing di Indonesia," ujar Silmy dalam pidatonya. Menurut dia, pengawasan keimigrasian harus lebih kuat, terutama di daerah-daerah yang menjadi destinasi utama WNA seperti Bali.
Silmy juga menyampaikan bahwa operasi Jagratara merupakan bentuk konkret dari upaya penegakan hukum di sektor keimigrasian. Dalam operasi ini, Ditjen Imigrasi menyediakan 20 mobil patroli pengawasan terbuka dan 20 sepeda motor untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif di lapangan. "Saya berharap operasi pengawasan keimigrasian Jagratara dilaksanakan sesuai dengan SOP, tegas, dan tetap humanis," ujarnya.
Operasi Jagratara, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 'selalu waspada', lanjut Silmy, harapannya mampu meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang berpotensi melanggar aturan. Hingga saat ini, operasi keimigrasian telah mengawasi 2.283 WNA di 884 lokasi dengan 155 tindakan keimigrasian yang sudah diambil.
Silmy menegaskan bahwa operasi ini merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan negara dan memastikan WNA yang berada di Indonesia membawa dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat. Apel dilanjutkan dengan serah terima mobil dan motor segara simbolis oleh Silmy kepada perwakilan UPT. Setelah itu, seluruh pasukan mulai mempersiapkan mobil dan motor tersebut dan siap menjalankan tugas dalam operasi pengawasan keimigrasian di wilayah masing-masing.
Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, keimigrasian selalu menjadi isu besar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini, Silmy bertutur, perlu menjadi perhatian bersama, karena nama baik dan integritas keimigrasian di Indonesia ditentukan oleh kinerja mereka sebagai tolak ukur.
Menurut Silmy, banyaknya WNA yang datang ke Indonesia membawa harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, terutama di sektor investasi, bisnis, pariwisata, dan perdagangan. Namun, sering kali terjadi penyalahgunaan oleh WNA, terutama di Bali.
Misalnya, banyak dari para turis menjalankan bisnis ilegal yang mengganggu persaingan lokal. Maka dari itu, operasi pengawasan Jagratara kali ini dilengkapi dengan sarana tambahan berupa mobil dan sepeda motor patroli untuk memudahkan pengawasan. Operasi ini merupakan bentuk tindakan represif terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian dan memiliki dampak preventif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.
