Rusuh, Ratusan Tenaga Kerja Memaksa Keluar dari Penampungan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta - Ratusan Tenaga Kerja Wanita di tempat penampungan PT Mitra Makmur Jaya Abadi (MMJA) memaksa untuk keluar dari penampungan.

    "Kami ingin pulang sekarang juga," ujar Titin, 18 tahun, yang telah berada di tempat penampungan tersebut selama empat bulan.

    Namun para petugas keamanan lokasi penampungan menghalangi mereka. "Kalau kalian keluar dan pulang, terus tersesat dan hilang bagaimana?" ujar salah satu petugas. Namun mereka tetap memaksa untuk keluar.

    Ratusan perempuan tampak menangis tersebut telah membawa tas berisi perlengkapan mereka. "Kami tidak bodoh, kami punya otak," ujar teriak satu dari mereka sambil merangsek maju mendorong sejumlah penjaga yang mencoba menghalangi.

    Peristiwa tersebut terjadi di sela dialog antara perwakilan dari Kantor Penghubung Nusa Tenggara Timur di Jakarta, pihak perusahaan dan tenaga kerja wanita di kantor penampungan yang beralamat di Jalan Muara Tanjung Barat Nomor 16, RT 05, RW 03, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Kepala Hubungan Antar Lembaga II, Kantor Penghubung Nusa Tenggara Timur, Berto Lalo berusaha menenangkan massa tersebut. Hingga akhirnya pihak perusahaan mengatakan akan mendata dulu setiap orang yang ingin pulang. "Kami minta waktu sebentar untuk mendata," ujar salah satu petugas.

    Para calon pekerja tersebut mengaku merasa telah dibohongi oleh pihak perusahaan. "Semula kami dijanjikan untuk berangkat setelah menjalani masa penampungan selama dua bulan, tapi ternyata hingga berbulan-bulan tidak juga diberangkatkan," ujar Ester Lali Wanda, 35 tahun, warga Subang Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ia mengaku telah berada di sana sejak tujuh bulan lalu. Hingga berita ini ditulis, para pekerja tersebut masih tetap berdesakan memaksa keluar di pintu utama gedung tiga lantai tersebut.

    AGUNG SEDAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.