Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta  

image-gnews
Sejumlah calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengisi formulis pendaftaran Peserta Didik Baru di  Jakarta (28/6). TEMPO/Aditia Noviansyah
Sejumlah calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengisi formulis pendaftaran Peserta Didik Baru di Jakarta (28/6). TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Pono Fadlullah mengakui jika uang masuk sekolah yang dipimpinnya lebih mahal ketimbang sekolah negeri lainnya. Bersandang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, sekolah yang terletak di Jalan Salemba Jakarta Pusat ini mematok uang masuk kepada siswanya senilai Rp 9 juta.

"Itu uang masuk kelas RSBI. Kalau yang sudah internasional sebesar Rp 35 juta. Biaya ini untuk tahun lalu," ujarnya, Rabu (14/7) sore di kantornya. Menurut Pono, uang masuk ini sepadan dengan fasilitas dan pelayanan yang diterima muridnya.

Sebut saja fasilitas laboratorium komputer hingga bahasa, yang tersedia di sekolah yang mematok nilai masuk di angka 9,2 pada tahun ini. "Di kelas RSBI hampir semuanya sudah bilingual --dalam arti bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kelas internasional ada tiga kelas dan full bahasa Inggris," jelasnya.

Selain itu, kata bekas kepala sekolah SMU 70 ini, para pengajar dengan gelar S2 sudah sebanyak 30 persen --jumlah standar pengajar RSBI. Status RSBI sendiri disandang SMU Negeri 68 dari 2005. Ke depan, pada tahun ke tujuh, Pono berharap sekolahnya bisa menghilangkan kata Rintisan menjadi SBI, Sekolah Berstandar Internasional. "Kami sudah bekerja sama dengan Universitas Cambridge."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kualitas guru di sekolah ini diakui oleh siswanya sendiri. Hendri, murid kelas XI Internasional mengatakan, guru di sini sangat berkualitas. Menurutnya, mereka mengajar dengan bahasa Inggris yang baik. "Metodenya belajarnya lebih banyak diskusi," ujarnya. Yang pasti, kata remaja 16 tahun itu, siswa menjadi aktif dengan metode belajar di sekolah ini.


HERU TRIYONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

18 Februari 2022

Bayar biaya pendidikan di Mitra Tokopedia. Foto/Dok.tokopedia
Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

Masyarakat bisa membayar biaya pendidikan atau SPP melalui warung atau toko terdekat yang ada di ekosistem Mitra Tokopedia.


Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

18 Juni 2019

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat koordinasi terkait implementasi integrasi pajak pusat dan daerah di Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung pada Selasa, 18 Juni 2019. (Dok. Pemprov Jawa Barat)
Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sedang menyiapkan program menggratiskan pembayaran SPP untuk SMA/SMK.


Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

8 Agustus 2017

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan biaya SPP siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya menjadi lebih mahal dari sekolah swasta.


Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

22 Januari 2017

Ilustrasi - Suasana belajar di laboratorium komputer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, 18 September 2007. [TEMPO/ Ramdani; RD2007091802] (KOMUNIKA)
Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

"Kami sudah mengingatkan kepala sekolah mencabut sanksinya. Sudah enggak zaman ada sanksi-sanksi begitu," ujar dia.


Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

17 Februari 2015

Suasana belajara siswa kelas 1 sampai 5 SDN Lebakwangi saat belajar di GOR Desa Lebakwangi, karena gedung sekolahnya disita pemilik lahan, 6 Januari 2015. Sengketa lahan antara ahli waris dan pemerintah kabupaten terus berlarut, hingga memaksa 270 murid bersekolah di GOR dan ruang BPD kantor desa. TEMPO/Prima Mulia
Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

Setiap siswa dipungut iuran pembangunan pagar sekolah sebesar Rp 250 ribu.


Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

14 Februari 2015

REUTERS/Jason Lee
Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

Sang ibu, 47 tahun, yang mendampingi, mengaku tidak menyangka anaknya akan berbuat nekat.


Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

26 September 2011

Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

"Pungutannya, kan, tidak resmi. Dinas itu jangan lepas kontrol."


Masih Ada Pungutan di Sekolah

10 Juli 2010

Masih Ada Pungutan di Sekolah

Pungutan ini diambil dari para siswa yang baru saja naik kelas.


Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

28 Mei 2010

Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, di Kayong ini kita gratiskan. Mulai dari uang masuk, SPP, buku dan baju seragam sekolah semua disubsidi. Sumber daya manusia (SDM) di Kayong cukup memprihatinkan,, kata Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada Tempo, Jumat (28/5).


Kepala Sekolah yang Tahan Rapor Siswa Dimutasi ke Pinggiran

19 Januari 2010

Kepala Sekolah yang Tahan Rapor Siswa Dimutasi ke Pinggiran

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jepara, Riyanto, dimutasi ke sekolah pinggiran menyusul tindakannya yang menahan rapor Ayu Amelia, pelajar kelas 7 karena belum melunasi uang pembangunan.