Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Suku Dinas Dilelang, Lurah Girang

Editor

Heru Triyono

image-gnews
Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli saat menjawab pertanyaan wartawan di ruangannya, Jakarta (26/8). Lurah tersebut di tolak warga Lenteng Agung karena menganut agama yang berbeda dengan mayoritas warganya. Tempo/Aditia Noviansyah
Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli saat menjawab pertanyaan wartawan di ruangannya, Jakarta (26/8). Lurah tersebut di tolak warga Lenteng Agung karena menganut agama yang berbeda dengan mayoritas warganya. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Sejumlah lurah di Jakarta Selatan mengaku senang jabatan kepala suku dinas akan dilelang. Selama ini mereka kerap mengeluhkan kesulitan koordinasi dengan suku dinas terkait permasalahan di wilayahnya.

"Semoga kalau dilelang nanti koordinasi (dengan lurah) bisa lebih baik," ujar Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli, Kamis, 6 Maret 2014. Ia menyatakan ada beberapa masalah di wilayahnya yang menjadi kewenangan suku dinas, hingga kini belum tertangani.

"Masalah penerangan di Taman Lenteng Agung sekarang masih gelap, suka dijadikan tempat yang enggak-enggak tuh," ujarnya. Ia mengaku sudah melaporkan hal ini sejak menjabat sebagai lurah, tengah tahun lalu. Namun lampu taman tak kunjung dipasang.

Masalah lain terkait tempat pembuangan sampah di wilayahnya. "Semenjak kerja sama dengan pihak swasta, sampah jadi banyak yang numpuk. Enggak jelas siapa yang mengangkutnya," ujar dia. Warga sudah banyak yang protes terkait dua masalah itu, disampaikan ke lurah. Namun Jasmine tak bisa berkutik, karena kewenangan bukan berada di pundaknya.

"Saya sampaikan, bilang akan segera ditangani, tapi sampai sekarang belum diselesaikan," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Made Karmayoga menyatakan akan melelang jabatan Kepala Suku Dinas. Badan, menurutnya kerap diprotes lurah dan camat, karena seperti mereka, kepala suku dinas juga punya tanggung jawab sama pada masyarakat. Misal, kata Made, tiap ada masalah, selalu lurah dan camat yang disalahkan, padahal kewenangan berada di pundak suku dinas.

M. ANDI PERDANA

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

TERPOPULER:

Curhat Chris dari Panti Samuel: Ayah Bunda Galak 

Hujan Proyektil Warnai Ledakan Gudang Amunisi

Teriaki Sitok Buayawan, Mahasiswa UI Diperiksa

Pesan Terakhir Sertu Imam, Korban Gudang Amunisi

Korban Tewas Ledakan Gudang Amunisi Naik Pangkat 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Depok Sangat Mungkin Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota: Konsep Lama Megapolitan Jabodetabekjur

15 Juli 2022

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. ANTARA
Depok Sangat Mungkin Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota: Konsep Lama Megapolitan Jabodetabekjur

Wakil Wali Kota Depok juga menyinggung fenomena SCBD sebagai alasan gabung dengan Provinsi DKI Jakarta.


Sandiaga Uno: Jakarta Bisa Jadi Megapolitan Terbesar di Dunia

24 Maret 2018

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno saat peninjauan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coast Development (NCICD) di kawasan Cilincing, Jakarta, 8 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri
Sandiaga Uno: Jakarta Bisa Jadi Megapolitan Terbesar di Dunia

Sandiaga Uno berbicara dalam Southeast Asian Symposium di Universitas Indonesia.


Kerugian Kemacetan Jakarta 100 T, BPTJ Atur Ojek Online dan LKAU

4 Desember 2017

Ilustrasi kemacetan Jakarta.  REUTERS/Beawiharta
Kerugian Kemacetan Jakarta 100 T, BPTJ Atur Ojek Online dan LKAU

BPTJ akan menata operasional ojek online di 17 stasiun karena kerugian akibat kemacetan Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 100 triliun,


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


4 Agenda Jakarta Hari ini: Lomba Startup hingga Bazar

31 Juli 2017

Ilustrasi Monas Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
4 Agenda Jakarta Hari ini: Lomba Startup hingga Bazar

Telkomsel menggelar kompetisi startup di Jakarta Digital Valley.


Bersaing dengan Kota Dunia, Jakarta Harus Revitalisasi

8 Februari 2017

Ratusan kendaraan roda empat melintas disamping pengerjaan pembangunan  jalur transportasi Light Rail Transit (kereta ringan) di sisi jalan tol Jagorawi, Kampung Makasar, Jakarta Timur, 29 Januari 2017. Pemerintah menyatakan proyek LRT ditargetkan pada maret 2019 siap beroperasi. TEMPO/Imam Sukamto
Bersaing dengan Kota Dunia, Jakarta Harus Revitalisasi

Jakarta harus lakukan terobosan dan pembenahan menyeluruh,
yakni pembenahan birokrasi, pengembangan kawasan baru dan
revitalisasi kawasan


DKI Hibahkan Rp 318 Miliar ke Bekasi, Fokus di Bantargebang  

16 November 2016

Pemandanan udara Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. TEMPO/Subekti
DKI Hibahkan Rp 318 Miliar ke Bekasi, Fokus di Bantargebang  

Dana hibah ke Bekasi paling besar ketimbang daerah penyangga Jakarta lainnya.


Warga Dapat Periksa Harga Tanah di Jakarta Smart City  

3 Januari 2016

Ruang Command Center Jakarta Smart City di Balaikota Jakarta. Dok. JSC
Warga Dapat Periksa Harga Tanah di Jakarta Smart City  

Tersedia data zonasi suatu wilayah berdasarkan RTRW.


Jakarta Smart City Beri Ruang Beraktivitas untuk Startup  

3 Januari 2016

Suasana ruang command center Jakarta Smart City. Dok. JSC
Jakarta Smart City Beri Ruang Beraktivitas untuk Startup  

Ruang kendali Jakarta Smart City seluas 500 meter persegi ada di gedung Balai Kota Blok B.


Ahok Tawarkan Bekasi Rp 1 Triliun, Terkait Kisruh Sampah?  

20 November 2015

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengunjungi Stasiun Jakarta Kota di Jakarta, 21 Juni 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Ahok Tawarkan Bekasi Rp 1 Triliun, Terkait Kisruh Sampah?  

Ahok sudah menawarkan sejak dulu dana Rp 1 triliun untuk Kota Bekasi.