Demokrat Sarankan Jokowi Tetap Jadi Gubernur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden PDI Perjuangan dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menulis sedikit untuk orasi atau pidatonya sebelum memulai kampanyenya di Bandar Lampung, Lampung (22/3). Jokowi dijadwalkan akan menjadi juru kampanye Pemilihan Legislatif PDI Perjuangan disejumlah kawasan diantaranya Lampung Tengah dan Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Setelah sempat batal kampanye di Cimahi Kab. Bandung pada pekan lalu yang akhirnya digantikan oleh Jokowi tiruan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Calon Presiden PDI Perjuangan dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menulis sedikit untuk orasi atau pidatonya sebelum memulai kampanyenya di Bandar Lampung, Lampung (22/3). Jokowi dijadwalkan akan menjadi juru kampanye Pemilihan Legislatif PDI Perjuangan disejumlah kawasan diantaranya Lampung Tengah dan Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Setelah sempat batal kampanye di Cimahi Kab. Bandung pada pekan lalu yang akhirnya digantikan oleh Jokowi tiruan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO , Jakarta: Pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menjadi presiden pada pemilihan umum 2014 mengundang beragam pendapat. Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Jhonny Wenas Polii menyayangkan keputusan Jokowi mencalonkan diri saat masa kerjanya baru berjalan setahun lebih.

    "Meski tak berhak menyatakan tak setuju, kami menyayangkan keputusan Jokowi," kata Jhonny saat dihubungi, Selasa, 25 Maret 2014.

    Jhonny mempertanyakan komitmen Jokowi yang diumbarnya saat kampanye menjadi gubernur untuk membangun Jakarta. Pencalonan sebagai presiden berarti menyampingkan kepentingan warga Jakarta yang telah mempercayakan pihannya pada Jokowi, ujarnya. (Baca: Kemendagri: Jokowi Tak Perlu Mundur dari Gubernur dan Nyapres, UU Tak Haruskan Gubernur Jokowi Mundur)

    Pernyataan Jhonny tersebut menanggapi pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 14 Maret lalu. Ia mengatakan sudah dimandatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk memperebutkan kursi RI-1.

    Menurut Jhonny, Jokowi belum menunjukkan program asli sebagai impiannya saat kampanye pada 2012 lalu. Ia mencontohkan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sedang berlangsung saat ini bukan program asli Jokowi melainkan program bawaan dari periode sebelumnya. "KJS itu dari Jaminan Kesehatan Daerah, KJP dari Beasiswa Rawan Putus Sekolah. Belum ada yang selesai dari Jokowi," ujar Jhonny.

    Lantaran itu, Jhonny berujar Jokowi sebaiknya menuntaskan tugasnya menjadi gubernur. Apalagi, kata dia, mengatur Indonesia sebagai negara kepulauan berbeda dengan mengurus Jakarta dan permasalahan di dalamnya. Dengan begitu, Jhonny mengatakan Jokowi tak akan meninggalkan citra mementingkan kekuasaan ketimbang kepentingan masyarakat. "Berhubung sudah resmi mencalonkan, silakan dilanjutkan dan biar masyarakat yang menilai," kata Jhonny. (Baca: Jokowi Nyapres, Pilih Opsi Cuti atau Non-aktif?)



    LINDA HAIRANI


    Berita Lainnya:
    Yenni Wahid:Pertemuan dengan Jokowi Bukan Terakhir
    Angka Bunuh Diri Indonesia Setara Jepang
    Soal Dukungan ke Jokowi, Ini Kata Keluarga Gus Dur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.