TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur, tampak kesal saat melihat daftar hadir sidang paripurna yang hanya terisi 61 tanda tangan. "Ini lihat, anggota-anggota Dewan terhormat, makan gaji dari uang rakyat tapi rapatnya bolos!" kata Guntur dengan lantang di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 15 September 2014. Dia membolak-balik daftar hadir dan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
Seharusnya hari ini DPRD DKI Jakarta menggelar paripurna penetapan pimpinan Dewan. Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB dengan agenda pengesahan tata tertib, pengukuhan fraksi, pembahasan jumlah wakil ketua DPRD, dan perkenalan calon jajaran pimpinan DPRD.
Meski di absensi rapat ada 61 orang yang tanda tangan, hingga pukul 12.00, setelah dihitung ulang, anggota Dewan yang ada di ruangan hanya 54 orang. Pada daftar hadir itu, semua anggota Fraksi PPP sebanyak sepuluh orang absen tanpa alasan jelas.
Begitu juga dengan Fraksi PAN yang dua anggotanya tak datang. Sedangkan Fraksi Gerindra hanya 3 dari 15 anggota yang datang. PKS hanya diwakili lima dari sebelas anggotanya, dan dari Demokrat hanya satu anggota yang hadir dari sepuluh orang. Hanya tiga fraksi yang seluruh anggotanya hadir, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB.
"Sidang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan," ujar pembawa acara.
Baca Juga:
Anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan kemungkinan paripurna digelar pada Senin pekan depan, 22 September 2014. Prasetyo menyatakan seharusnya paripurna untuk menetapkan kelengkapan DPRD DKI Jakarta ini bisa selesai pekan ini. "Agar kami bisa langsung bekerja," katanya.
Tugas pertama yang menanti para anggota Dewan yang baru dilantik bulan lalu ini ialah mengangkat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo. "Kami juga inginnya bisa segera melantik Pak Ahok, tapi kan harus menunggu paripurna dulu."
PRAGA UTAMA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
