Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Made Rawa Aryawan (tengah) membacakan pengambilan sumpah anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 25 Agustus 2014. ANTARA/Rosa Panggabean
Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Made Rawa Aryawan (tengah) membacakan pengambilan sumpah anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 25 Agustus 2014. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.COJakarta - Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur, tampak kesal saat melihat daftar hadir sidang paripurna yang hanya terisi 61 tanda tangan. "Ini lihat, anggota-anggota Dewan terhormat, makan gaji dari uang rakyat tapi rapatnya bolos!" kata Guntur dengan lantang di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 15 September 2014. Dia membolak-balik daftar hadir dan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Seharusnya hari ini DPRD DKI Jakarta menggelar paripurna penetapan pimpinan Dewan. Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB dengan agenda pengesahan tata tertib, pengukuhan fraksi, pembahasan jumlah wakil ketua DPRD, dan perkenalan calon jajaran pimpinan DPRD.

Meski di absensi rapat ada 61 orang yang tanda tangan, hingga pukul 12.00, setelah dihitung ulang, anggota Dewan yang ada di ruangan hanya 54 orang. Pada daftar hadir itu, semua anggota Fraksi PPP sebanyak sepuluh orang absen tanpa alasan jelas. 

Begitu juga dengan Fraksi PAN yang dua anggotanya tak datang. Sedangkan Fraksi Gerindra hanya 3 dari 15 anggota yang datang. PKS hanya diwakili lima dari sebelas anggotanya, dan dari Demokrat hanya satu anggota yang hadir dari sepuluh orang. Hanya tiga fraksi yang seluruh anggotanya hadir, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB.

"Sidang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan," ujar pembawa acara.

Anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan kemungkinan paripurna digelar pada Senin pekan depan, 22 September 2014. Prasetyo menyatakan seharusnya paripurna untuk menetapkan kelengkapan DPRD DKI Jakarta ini bisa selesai pekan ini. "Agar kami bisa langsung bekerja," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tugas pertama yang menanti para anggota Dewan yang baru dilantik bulan lalu ini ialah mengangkat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo. "Kami juga inginnya bisa segera melantik Pak Ahok, tapi kan harus menunggu paripurna dulu."

PRAGA UTAMA

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya  
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


44 Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Dilantik Hari Ini, Ada Wajah Baru dan Terkaya

2 jam lalu

Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (9/9/2024). ANTARA/Aris Wasita
44 Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Dilantik Hari Ini, Ada Wajah Baru dan Terkaya

Sebanyak 44 anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dilantik hari ini. Sejumlah 20 nama di antaranya merupakan wajah baru.


Muncul Tren Menggadaikan SK di Kalangan Anggota DPRD, Begini Prosedurnya

1 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Rapat Paripurna yang diagendakan untuk mengesahkan RUU Pilkada tersebut ditunda karena kuota forum Anggota DPR yang hadir belum tercapai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muncul Tren Menggadaikan SK di Kalangan Anggota DPRD, Begini Prosedurnya

Tak berbeda dengan PNS, tren menggadaikan SK setelah dilantik juga merebak di kalangan anggota DPRD.


Belasan Anggota DPRD Kota Malang Gadaikan SK Pelantikan ke Bank Jatim, Siapa Saja?

3 hari lalu

Ilustrasi Kredit Perbankan. shutterstock.com
Belasan Anggota DPRD Kota Malang Gadaikan SK Pelantikan ke Bank Jatim, Siapa Saja?

Anggota DPRD Kota Malang diduga meminjam kredit perbankan antara Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar dengan durasi pelunasan selama satu periode jabatan mereka.


Kata KPU soal Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar

5 hari lalu

Nisya Ahmad yang dilantik menjadi anggota DPRD Jabar 2024-2029 di Gedung Merdeka Bandung pada Senin (2/9/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Kata KPU soal Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar

Nisya Ahmad, adik selebritas Raffi Ahmad, dilantik menjadi anggota DPRD Jabar. Bagaimana KPU menjelaskan hal ini?


Adik Raffi Ahmad Nisya Ahmad Suaranya Kalah dari Thoriqoh Nashrulloh, Tapi Dilantik sebagai Anggota DPRD Jabar

5 hari lalu

Gaya Raffi Ahmad (tengah) bersama istrinya, Nagita Slavina dan adiknya, Nisya Ahmad seusai mencoblos dalam pemilu 2019, di TPS 06, Kelurahan Pangkalan Jati, Jakarta, dalam foto yang diunggah pada Rabu, 17 April 2019. Sejumlah seleb mengunggah fotonya seusai mencoblos untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Instagram
Adik Raffi Ahmad Nisya Ahmad Suaranya Kalah dari Thoriqoh Nashrulloh, Tapi Dilantik sebagai Anggota DPRD Jabar

Nisya Ahmad optimistis bisa menjalankan tugas dengan baik.Adik selebritas Raffi Ahmad itu yakin mampu mengemban tugas sebagai wakil rakyat.


Kisah Bapak, Ibu, dan Anak Dilantik sebagai Anggota DPRD Bintan Kepulauan Riau Periode 2024-2029

7 hari lalu

Gedung DPRD Kabupaten Bintan. Dprd.bintankab.go.id
Kisah Bapak, Ibu, dan Anak Dilantik sebagai Anggota DPRD Bintan Kepulauan Riau Periode 2024-2029

Satu keluarga di Bintan, Kepulauan Riau dilantik menjadi anggota DPRD Bintan sesuai hasil Pemilu 2024. Begini kisahnya.


Periksa 65 Saksi, KPK Dalami Proses Pengajuan hingga Pencairan Dana Hibah Jatim

9 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa 65 Saksi, KPK Dalami Proses Pengajuan hingga Pencairan Dana Hibah Jatim

KPK telah memeriksa 65 saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi dana hibah jatim.


Aksi Massa Menyala di Sejumlah Daerah Kawal Putusan MK dan Darurat Demokrasi, Apa Tuntutan Mereka?

12 hari lalu

Poster-poster dalam aksi massa di depan Gedung DPRD Jatim
Aksi Massa Menyala di Sejumlah Daerah Kawal Putusan MK dan Darurat Demokrasi, Apa Tuntutan Mereka?

Sejumlah tuntutan yang disuarakan dalam aksi massa di berbagai daerah, mulai dari Solo hingga Surabaya. Kawul Putusan MK hingga darurat demokrasi.


Bamsoet Dorong DPRD Jalankan Fungsinya Dengan Maksimal

13 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri apat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029, di jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Anggota DPRD di berbagai provinsi, dan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan daerah. Khususnya dalam memastikan check and balances serta memastikan kinerja gubernur. Dok. MPR
Bamsoet Dorong DPRD Jalankan Fungsinya Dengan Maksimal

Bamsoet mengatakan, anggota DPRD di berbagai tingkatan memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan daerah.


DPR Beda Sikap Terhadap 3 Putusan MK, Berikut Bunyi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, 70, dan 60

15 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Beda Sikap Terhadap 3 Putusan MK, Berikut Bunyi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, 70, dan 60

Putusan MK no 90, 70, dan 60 menjadi perhatian publik terutama DPR beda sikap terhadap putusan MK tersebut. Begini bunyinya.