Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Made Rawa Aryawan (tengah) membacakan pengambilan sumpah anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 25 Agustus 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Made Rawa Aryawan (tengah) membacakan pengambilan sumpah anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 25 Agustus 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.COJakarta - Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur, tampak kesal saat melihat daftar hadir sidang paripurna yang hanya terisi 61 tanda tangan. "Ini lihat, anggota-anggota Dewan terhormat, makan gaji dari uang rakyat tapi rapatnya bolos!" kata Guntur dengan lantang di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 15 September 2014. Dia membolak-balik daftar hadir dan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

    Seharusnya hari ini DPRD DKI Jakarta menggelar paripurna penetapan pimpinan Dewan. Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB dengan agenda pengesahan tata tertib, pengukuhan fraksi, pembahasan jumlah wakil ketua DPRD, dan perkenalan calon jajaran pimpinan DPRD.

    Meski di absensi rapat ada 61 orang yang tanda tangan, hingga pukul 12.00, setelah dihitung ulang, anggota Dewan yang ada di ruangan hanya 54 orang. Pada daftar hadir itu, semua anggota Fraksi PPP sebanyak sepuluh orang absen tanpa alasan jelas. 

    Begitu juga dengan Fraksi PAN yang dua anggotanya tak datang. Sedangkan Fraksi Gerindra hanya 3 dari 15 anggota yang datang. PKS hanya diwakili lima dari sebelas anggotanya, dan dari Demokrat hanya satu anggota yang hadir dari sepuluh orang. Hanya tiga fraksi yang seluruh anggotanya hadir, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB.

    "Sidang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan," ujar pembawa acara.

    Anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan kemungkinan paripurna digelar pada Senin pekan depan, 22 September 2014. Prasetyo menyatakan seharusnya paripurna untuk menetapkan kelengkapan DPRD DKI Jakarta ini bisa selesai pekan ini. "Agar kami bisa langsung bekerja," katanya.

    Tugas pertama yang menanti para anggota Dewan yang baru dilantik bulan lalu ini ialah mengangkat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo. "Kami juga inginnya bisa segera melantik Pak Ahok, tapi kan harus menunggu paripurna dulu."

    PRAGA UTAMA

    Topik terhangat:
    Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

    Berita terpopuler lainnya:
    Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya  
    SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
    Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
    Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.