Begini Sistem Kerja E-Budgeting Versi Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi warga membentangkan spanduk yang berisi dukungan, untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Digelar oleh gerakan Teman Ahok di Bundaran HI, Jakarta, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi

    Aksi warga membentangkan spanduk yang berisi dukungan, untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Digelar oleh gerakan Teman Ahok di Bundaran HI, Jakarta, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO , Jakarta:Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta pada 2013 menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menerapkan e-budgeting.

    Bukan itu saja, alasan lainnya ketika Ahok masih menjabat Wakil Gubernurm  ada sejumlah mata anggaran yang sudah pernah dicoret muncul kembali.  "Saya ingat banget sudah saya coret, eh, ketika APBD diketuk kok muncul agi," katanya.

    Ahok mencurigai kasus itu muncul lagi saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita lihat nanti siapa yang ribut kalau anggaran menggunakan sistem baru, berarti itu yang ada main."

    Lain kesempatan Ahok mengutarakan alasan penting lainnya diterapkan sistem e-budgeting. Sistem itu menurut Ahok akan menjaga program kegiatan yang telah disusun satuan kerja tidak digangsir oleh aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Jika penyusunan masih menggunakan aplikasi excel, menurut Ahok,  Dewan gampang mengutak-atik kegiatan yang telah disusun. "Kalau pakai excel kamu bisa comot-comot 10-15 persen seenaknya. Karena semua orang bisa nge-print sendiri. Nah kalau masuk e-budgeting, kamu enggak bisa buka," kata dia di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.

    Dalam sistem e-budgeting ada beberapa pihak berperan, antara lain :

    SKDP. Setiap satuan dinas mempunyai login untuk mengisi usulan kegiatan dan harga yang disesuaikan dengan anggaran yang diberikan.

    Tim Peneliti. Merupakan kelompok yang ditunjuk untuk memonitoring anggaran dan usulan dari SKDP. Tim Peneliti berhak membuat perubahan komponen yang diajukan SKDP.

    Tim Data. Kelompok ini bertugas memeriksa komponen yang diusulkan SKDP kena pajak atau tidak kena pajak. Selain itu Tim Data dapat merubah komponen harga, menghapus komponen dan mengunci komponen.

    Badan Perencanaan Kota (Bappeko). Bertugas menentukan program dan anggaran SKDP.

    Legislatif. Anggota Dewasn dapat melihat usulan perencanaan setiap satuan kerja.

    Administrator. Dapat mengakses semua akses user dan mengunci kegiatan yang sudah diusulkan satuan kerja.

    EVAN/PDAT Sumber Diolah Tempo, Pemkot Surabaya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.