Ahok Petakan Bawahannya yang Tolak E-Budgeting

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia menggelar aksinya di depan Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Aksinya tersebut sebagai wujud dukungan mereka kepada Ahok untuk membongkar kasus mafia anggaran di DPRD DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia menggelar aksinya di depan Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Aksinya tersebut sebagai wujud dukungan mereka kepada Ahok untuk membongkar kasus mafia anggaran di DPRD DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta para wali kota, camat, dan lurah menolak semua program titipan anggota dewan melalui pokok pikiran. Menurut dia, semua usulan program hanya boleh berasal dari musyawarah perencanaan pembangunan di semua tingkat wilayah.

    "Penerapan e-budgeting akan berlaku permanen mulai tahun ini," kata Ahok, sapaan akrabnya, kala meyampaikan briefing kepada seluruh camat dan lurah yang berada di wilayah Ibu Kota.

    Ahok mengatakan telah mulai membuat pemetaan pegawai yang menerima dan menolak sistem e-budgeting. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui pihak yang berkompromi dan mengulur penerapan penyusunan anggaran secara elektronik.

    Adapun pengadaan UPS menjadi salah satu pengadaan yang dicurigai Gubernur Ahok dalam APBD. Dugaan penggelembungan APBD terkait dengan pengadaan alat UPS itu mencapai Rp 5,8 miliar per unit. Pembelian UPS, menurut Ahok, merupakan hasil pemotongan sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen dari APBD 2015. Secara keseluruhan, Ahok menduga adanya dana siluman dalam APBD 2015 dengan total nilai mencapai Rp 12,1 triliun.

    Dugaan adanya penggelembungan dan dana siluman ini didapatkan dari APBD versi Dewan yang di dalamnya ditemukan ada 48.000 kegiatan baru dengan total dana untuk semua kegiatan sebesar 12 triliun, termasuk di dalamnya pengadaan trilogi buku Ahok senilai 30 miliar. Pihak Dewan pun meminta tim anggaran DKI memasukkan usulan program senilai Rp 12 triliun dalam sistem penganggaran elektronik (e-budgeting).

    Ahok mengutarakan alasan penting lainnya diterapkan sistem e-budgeting. Sistem itu akan menjaga program kegiatan yang telah disusun satuan kerja tidak digangsir oleh aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Jika penyusunan masih menggunakan aplikasi excel, menurut Ahok, Dewan gampang mengutak-atik kegiatan yang telah disusun. "Kalau pakai excel kamu bisa comot-comot 10-15 persen seenaknya. Karena semua orang bisa nge-print sendiri. Nah kalau masuk e-budgeting, kamu enggak bisa buka," kata dia di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.