Awal Tak Kompak, Koalisi DPRD Pecah Soal Hak Angket

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi (tengah), bersama para wakil ketua DPRD, membuka rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Meski hak angket disahkan, namun rapat tersebut tak dihadiri semua legislator, dalam daftar hadir hanya Dalam daftar hadir, tercatat hanya 91 legislator. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi (tengah), bersama para wakil ketua DPRD, membuka rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Meski hak angket disahkan, namun rapat tersebut tak dihadiri semua legislator, dalam daftar hadir hanya Dalam daftar hadir, tercatat hanya 91 legislator. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta: Koalisi Indonesia Hebat di DPRD DKI Jakarta pecah ketika Dewan berencana untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal Rancangan APBD Jakarta 2015. Koalisi itu terdiri dari partai-partai PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI.

    Satu per satu partai anggota Koalisi mencabut dukungannya. Pada mulanya Partai Kebangkitan Bangsa mundur, kemudian disusul Partai Nasional Demokrat.

    Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan Koalisi Indonesia Hebat sejak awal memang tak kompak di daerah. Soliditas koalisi partai politik pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla itu hanya terjadi di pengurus pusat saja.

    "Koalisi Indonesia Hebat tidak seperti Koalisi Merah Putih, yang sejak awal berkomitmen untuk bersatu sampai daerah," kata Syamsuddin ketika dihubungi Tempo, Rabu, 4 Februari 2015.

    Menurut Syamsuddin, seharusnya Koalisi Indonesia Hebat menjaga soliditas mereka hingga di daerah. Sebab kekompakan tersebut diperlukan untuk mengawal program-program pemerintah Jokowi-JK.

    Soal Ahok, Syamsuddin melanjutkan, seharusnya Koalisi Indonesia Hebat bisa mengeluarkan sikap yang kompak. "Terlebih kalau solid dengan antikorupsi, ya, dukung Ahok," katanya.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.