Pengakuan Sekda DKI: DPRD Lebih Suka Main Belakang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan), mengetok palu usai rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Menurut Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, sebanyak 106 anggota Dewan sudah menandatangani surat usulan penggunaan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan), mengetok palu usai rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Menurut Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, sebanyak 106 anggota Dewan sudah menandatangani surat usulan penggunaan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO , Jakarta: --Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah  mengakui selama pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan DPRD, sama sekali tidak pernah membahas rincian anggaran hingga detail. Para anggota Dewan hanya ingin membahas hal yang normatif saja dan tidak bersedia membahas rincian.

    "DPRD enggak mau berdebat, enggak mau buka soal yang gini-gini, hal ini digarap sama mereka di belakang meja," kata Saefullah sambil memperlihatkan bundel tebal Rancangan APBD 2015 versi DPRD.  Kepada wartawan yang menemuinya pada Jumat, 5 Maret 2015, dia menunjukkan ribuan proyek yang ada dalam  bundel tebal itu.

    Menurut Saefullah, pertemuan Gubernur Basuki Purnama alias Ahok bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  bertujuan memperjelas serta mengumpulkan pernyataan bahwa tidak pernah ada pembahasan antara DPRD bersama SKPD.

    Saefullah menegaskan arti penting sistem e-budgeting dalam penyusunan anggaran belanja pemerintahan. Agar anggaran-anggaran titipan atau selundupan seperti yang ditemukan dalam APBD Jakarta tahun-tahun sebelumnya, tak terulang lagi. "Ini sistem yang manfaatnya banyak. Transparansi, efisiensi, tidak fokus pada budget tapi lebih pada kebutuhan yang ada," ujarnya.

    Pada APBD tahun-tahun sebelumnya, anggaran titipan itu muncul lewat pembahasan di belakang meja. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengaudir APBD 2014. Lembaga ini mengungkapkan adanya dana siluman di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

    Gubernur Ahok menjelaskan, sesuai rekomendasi Kementrian Dalam Negeri, pihaknya memiliki waktu hingga 13 Maret 2015 untuk merampungkan pembahasan evaluasi APBD 2015. Sekretaris Daerah Saefullah menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk berunding dengan Badan Anggaran DPRD.

    Jika pertemuan itu buntu, kata Ahok, pihaknya akan menyusun sendiri dengan jumlah anggaran berplafon APBD 2014, lalu mengajukan Peraturan Gubernur ke Kementrian Dalam Negeri.  "Nanti Mendagri yang menyeleksi langsung, bagus apa enggak. Begitu diketok, jalan seperti biasa. Tidak ada APBD perubahan lagi nih," ujar Ahok.

    Langkah serupa akan dilakukan Ahok untuk APBD tahun-tahun mendatang, hingga masa jabatannya berahir tahun 2017. "Kalau APBD tahun 2016 enggak disahkan oleh DPRD, saya keluarin Pergub lagi. Tahun 2017 juga sama, sampai dia menjatuhkan saya," kata Ahok menantang anggota DPRD untuk jujur dan membahas APBD di atas meja, bukan menyelundupkan anggaran.

    AISHA SHAIDRA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.