Ahok Vs DPRD, Ini Beberapa Kejanggalan dalam Tim Angket

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai pertemuan tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga mengimbau agar Gubernur dan DPRD DKI melakukan perdamaian agar tak ada konflik antar lembaga. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai pertemuan tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga mengimbau agar Gubernur dan DPRD DKI melakukan perdamaian agar tak ada konflik antar lembaga. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengecam tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang tak serius melaksanakan hak angket. Menurut dia, tindakan Dewan sudah di luar batas.

    "Dewan tidak paham etika politik dan membawa amanat konstitusi. Hak angket itu adalah hak yang penggunaannya diatur dalam konstitusi dengan tujuan menjaga penyelenggaraan kebijakan publik tetap sesuai dengan prinsip good governance," katanya kepada Tempo, Kamis, 26 Maret 2015.

    Syamsuddin curiga Dewan memiliki motif lain dalam melaksanakan hak angket. "Jika memang ada motif hanya untuk menjatuhkan kredibilitas Ahok dengan mencari-cari kesalahannya, jangan salahkan jika publik tak lagi percaya pada wakilnya di Dewan," ujarnya. Sebab, ucap dia, hingga saat ini, bergulirnya hak angket dirasa janggal dengan tak kunjung dipanggilnya Ahok.

    Menurut Syamsuddin, hak angket tidak bisa dikatakan sebagai hak angket jika Ahok belum didatangkan dan ditanya langsung dalam sebuah forum terbuka. "Tak memanggil Ahok itu justru aneh," tuturnya.

    Kejanggalan berikutnya, untuk membuktikan apakah ada pelanggaran yang dilakukan Ahok, Dewan wajib berkonfrontasi langsung dengan orang nomor satu di Jakarta itu.

    Syamsuddin juga menaruh curiga bahwa anggota Dewan tak paham perbedaan antara hak interpelasi dan hak angket. "Kalau hak interpelasi, kehadiran Ahok memenuhi panggilan Dewan bisa diwakilkan ke pejabat lain. Kalau hak angket, harus dihadiri oleh pihak yang diduga melakukan penyimpangan," katanya. Derajat antara hak interpelasi dan hak angket, ujar dia, berbeda.

    Proses pemberian keterangan pada hak angket pun harus diambil di bawah sumpah. "Sebab, keputusan dari hak angket bisa berimplikasi hukum. Keputusannya melahirkan rekomendasi hukum," ucapnya. Karena itu, tutur dia, penting untuk memintai keterangan semua pihak yang diduga berperan dalam kasus yang diselidiki.

    Keanehan lain, tutur dia, Dewan seolah-olah justru takut pada Ahok. "Dari awal, malah Ahok yang terkesan menantang, 'Ayo, kapan lu mau panggil gue,' sementara Dewan tak kunjung menghadirkan Ahok. Dewan harus jelaskan ada apa sebenarnya," katanya.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.