Sombong Tidak Ajukan Dana Hibah, Ini Alasan Wali Kota Depok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kota Depok di sekitar kawasan Jalan Margonda Raya, Depok. Kota Depok menempati peringkat kelima kota termacet di Indonesia dengan laju kendaraan 21,4 Km/jam. TEMPO/Subekti.

    Kota Depok di sekitar kawasan Jalan Margonda Raya, Depok. Kota Depok menempati peringkat kelima kota termacet di Indonesia dengan laju kendaraan 21,4 Km/jam. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Depok - Dari tujuh kota atau kabupaten yang menjadi wilayah penyangga DKI Jakarta, hanya Depok yang tidak meminta bantuan dana hibah sebagai kota mitra. Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad menilai saat ini yang menjadi fokus pihaknya adalah penyerapan anggaran regular untuk melakukan sejumlah agenda pembangunan yang ada.

    "Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) kita saja sampai Rp 600 juta yang tidak terserap. Belum membutuhkan hibah untuk saat ini," kata Idris di Balai Kota Depok, Selasa, 21 April 2015.

    Menurut dia, bila penggunaan dana hibah tidak dikelola dengan efektif dan simpang siur, akan mubazir. Masalah lainnya seperti lambatnya realisasi pembangunan pelayanan dan sekolah.  Maka itu, katanya, kami fokus menyerap anggaran reguler saja. "Dari pada meminta bantuan hibah nanti tidak terserap."

    Idris mengungkapkan saat ini pembangunan proyek jalan di Kecamatan Sawangan baru terealisasi 20 persen. Hambatan proyek jalan yang tidak terealisasi dan program infrastruktur lainnya karena munculnya undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa yang baru.

    Isi aturan itu, kata dia, peserta diwajibkan memiliki sertifikat akademis desain perusahaan. Sehingga yang tidak mempunyai sertifikat sulit menjadi peserta lelang. Dampaknya bagi peserta lelang sulit untuk mengikuti tender. Masih banyak yang harus disinergikan, terutama pengelolaan keuangan.

    Untuk penanganan banjir seperti normalisasi situ, Depok tidak meminta hibah lantaran ada peraturan pengelolaan aset. Sebab, situ menjadi kewenangan pusat, bila dikelola oleh daerah dana itu, saat audit BPK nanti bisa bermasalah. "Situ milik pusat walaupun berada di Depok. Perlu kehati-hatian biar pun Jakarta bisa memberi dana hibah untuk normalisasi situ," ucapnya.

    Saat ini, wilayah penyangga Jakarta mendapatkan dana hibah. Kabupaten Bogor mendapat Rp 64 miliar, Kota Bogor mengusulkan Rp 100 juta untuk membeli bus massal TransPakuan, tapi ditolak.

    Kota Tangerang mendapatkan dana hibah Rp 100 miliar, Kota Tangerang Selatan mendapatkan Rp 74,8 miliar, Kabupaten Tangerang mendapatkan Rp 167,94 miliar, dan Kota Bekasi mendapatkan Rp 96 miliar. Hanya Depok yang menjadi kota satelit Jakarta tidak mengajukan dana hibah.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.