Selain Kantor Lulung, Polisi Obok-obok Ruang Fahmi Zulfikar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Garis polisi terpasang dekat ruangan sekretariat Komisi Pendidikan DPRD DKI saat penggeledahan oleh Bareskrim, 27 April 2015. TEMPO/Linda Hairani

    Garis polisi terpasang dekat ruangan sekretariat Komisi Pendidikan DPRD DKI saat penggeledahan oleh Bareskrim, 27 April 2015. TEMPO/Linda Hairani

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri tak hanya menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana, Senin, 27 April 2015. Penggeledahan yang terkait dengan pemeriksaan kasus uninterruptible power supply (UPS) itu juga berlangsung di ruangan Komisi Pendidikan DPRD di gedung DPRD yang lama. Jalur menuju pintu ruangan ini dipasangi garis polisi.

    Ruangan yang turut digeledah yakni ruang kerja anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura, Fahmi Zulfikar Hasibuan, di lantai 5.

    Menurut pantauan Tempo, penggeledahan dilakukan bersamaan di tiga lokasi: ruangan Lulung di lantai 9, ruang kerja anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar Hasibuan, di lantai 5, dan Sekretariat Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta di lantai 1. Penggeledahan dimulai sejak pukul 14.00 WIB. Penggeledahan di ruangan Lulung selesai paling cepat, yakni pada pukul 18.20 WIB.

    Lulung berharap tidak dikriminalkan dalam kasus ini. Ia mengaku tak terlibat dalam penggelembungan nilai pengadaan UPS. "Saya meyakini saya tak pernah main apa pun di Dewan, apalagi berkomunikasi dengan kepala dinas," ujar Lulung, Senin, 27 April 2015.

    Adapun Markas Besar Polri telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta 2014 pada 30 Maret lalu. Tersangka tersebut yakni Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; dan Zaenal Soleman, pejabat pembuat komitmen proyek itu di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

    Penggelembungan anggaran UPS itu terjadi dalam APBD DKI Jakarta 2014. Pejabat Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara memasukkan anggaran 49 paket UPS senilai Rp 300 miliar bagi sejumlah sekolah.

    Kerugian negara akibat korupsi pengadaan UPS ini mencapai Rp 50 miliar. Penyidik menjerat Alex Usman dan Zaenal Soleman dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    Kasus ini terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan dugaan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit dalam APBD DKI 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt-ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.