TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi santai ihwal hak menyatakan pendapat yang dilancarkan sejumlah anggota DPRD.
Menurut Ahok, jika dia harus dimakzulkan melalui hak menyatakan pendapat, itu merupakan takdir. "Ya, tergantung garis tangan saja," tutur Ahok di kantornya, Jumat, 5 Juni 2015.
Ahok mengatakan, jika hak menyatakan pendapat berhasil memakzulkannya, peristiwa tersebut akan tercatat dalam sejarah DKI. "Ahok Gubernur DKI dipecat DPRD bagus, dong," canda Ahok.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dari tujuh fraksi di DPRD, hingga saat ini hanya dua fraksi yang menolak mengajukan hak menyatakan pendapat. Dua fraksi yang menolak ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat.
"Ini kan demokrasi. Saya sebagai Ketua Dewan mempersilakan adanya perbedaan pendapat," kata Prasetio. Dia menjelaskan, saat rapat pimpinan gabungan, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa menolak hak menyatakan pendapat. Namun kedua partai tersebut memberikan catatan.
Sedangkan Partai Demokrat, kata Prasetio, masih menunggu. "Tapi, ya, silakan saja teman-teman fraksi punya kehendak masing-masing," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Prasetio menjelaskan masalah kuorum maupun tak kuorum saat paripurna hak menyatakan pendapat merupakan pilihan pribadi. Namun dia menegaskan akan tetap menyelenggarakan paripurna hak menyatakan pendapat. "Supaya tidak ada ganjelan," ucapnya.
Hingga saat ini, politikus masih terbelah dalam menyikapi hak menyatakan pendapat. Partai-partai oposisi pemerintah, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golongan Karya, mendukung digelarnya hak menyatakan pendapat. Sedangkan PDI Perjuangan dan Hanura tegas menolak hak menyatakan pendapat. Adapun PKB dan NasDem menolak dengan catatan.
GANGSAR PARIKESIT
