Dituding Selewengkan Dana, Kubu Airin-Benyamin: Tak Berdasar  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah saat melantik wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Kubu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, menganggap tudingan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial yang dialamatkan kepada mereka tidak berdasar. "Wong dana hibahnya belum kami cairkan, kok," ujar Benyamin, Selasa, 24 November 2015

Menurut Benyamin, sejak adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk tidak mencairkan dana hibah dan bantuan sosial selama proses pilkada berlangsung, dana hibah dan bansos itu masih aman. "Nanti akan dicairkan kalau sudah selesai pilkada atau setelah 9 Desember 2015," ucapnya.

Dia menjelaskan, dana hibah yang sudah dikeluarkan hanya untuk Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Tangerang Selatan karena berkaitan dengan tahapan pilkada. "Dana hibah Rp 29 miliar itu masih utuh. Begitu juga dengan dana bansos," tuturnya.

Benyamin juga menyangkal jika dana hibah diberikan kepada lembaga yang berafiliasi dengan Airin-Benyamin. "Sama sekali tidak seperti itu," katanya.

Benyamin menjelaskan, mekanisme pemberian dana hibah cukup ketat melalui validasi tiga tahap. Tahap pertama, pengajuan permohonan dana hibah diperiksa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan melalui pemeriksaan satuan kerja perangkat daerah yang menyalurkan dana itu. Setelah itu, dikoreksi tim anggaran, kemudian baru dana bisa dicairkan.

Total dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni yang dialirkan sebesar Rp 29,568 miliar. Jumlah ini, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dialirkan ke 106 lembaga.

Dari 106 lembaga, 22 di antaranya sudah diketahui diterima lembaga yang berhubungan dengan Airin-Benyamin. Jumlah dana yang dialirkan bervariasi, mulai Rp 10 juta sampai Rp 5 miliar.

JONIANSYAH HARDJONO







Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.


Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.


Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020


Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.


Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.


Dana Pilkada Terus Naik, Berikut Anggaran Tiga Tahun Terakhir

21 November 2017

Dana Pilkada Terus Naik, Berikut Anggaran Tiga Tahun Terakhir

Kemendagri mengkawatirkan kucuran dana pilkada rawan dikorupsi.


Berikut Langkah-langkah KPU Cegah Penyelewengan Dana Pilkada

21 November 2017

Berikut Langkah-langkah KPU Cegah Penyelewengan Dana Pilkada

KPU telah mengantisipasi risiko penyelewengan anggaran sejak penyusunan dana pilkada.


Kenaikan Anggaran Pilkada Serentak Berpotensi Dikorupsi

8 November 2017

Kenaikan Anggaran Pilkada Serentak Berpotensi Dikorupsi

Kemendagri khawatir akan resiko korupsi terhadap besarnya anggaran pilkada serentak.


Kemendagri Catat Kenaikan Anggaran Pilkada

7 November 2017

Kemendagri Catat Kenaikan Anggaran Pilkada

Kementerian Dalam Negeri mencatat kenaikan anggaran untuk pilkada. Anggaran Pilkada naik sesudah perubahan regulasi pembiayaan APBD.


Panwaslu Bekasi Dapat Dana Pilkada Rp 7 Miliar dari Pemkot

27 September 2017

Panwaslu Bekasi Dapat Dana Pilkada Rp 7 Miliar dari Pemkot

Dengan dicairkan dana pilkada tersebut, Rahmat meminta, kecamatan segera membuat surat edaran kepada warga serta menggelar?rapat persiapan Pilkada.