TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bertindak anarkistis saat melakukan unjuk rasa. Rencana ini berkaitan dengan kericuhan yang terjadi saat Front Pembela Islam menggelar demonstrasi menentang Ahok menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo. (Baca: Kenapa FPI dan FBR Menolak Ahok?)
"Prinsip saya, semua ormas yang berlaku anarkistis dan ingin mengubah undang-undang dan Pancasila harus dibubarkan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.
Ahok mengatakan tugas pertama yang harus diselesaikan kepolisian yakni menemukan dalang intelektual yang membuat massa bertindak anarkistis dalam unjuk rasa pada Jumat, 3 Oktober 2014. Dalam insiden itu, massa FPI melempari halaman gedung DPRD DKI Jakarta dengan batu. Pelemparan itu menyebabkan enam polisi terluka dan kerusakan pada beberapa kendaraan anggota DPRD. (Baca: FPI Demo Tolak Ahok, Empat Polisi Terluka)
Meski begitu, Ahok mengakui pembubaran FPI bukan perkara mudah. Alasannya, FPI bukan organisasi resmi dan tak berizin. "Mereka tak berizin. Kami sedang mencari caranya," ujar Ahok.
Ahok mengatakan berorganisasi merupakan hak setiap warga negara. Masyarakat juga dilindungi oleh undang-undang dalam menyuarakan pendapat mengenai berbagai hal. Namun, menurut dia, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkistis saat berdemonstrasi. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada kepolisian.
Ia membantah pernyataan Ketua Umum FPI Muchsin Alatas bahwa kerusuhan itu terjadi lantaran ada provokasi yang dilakukan oleh anak buahnya. Ahok mengatakan bongkahan batu dan kotoran sapi menjadi bukti kuat bahwa kerusuhan tersebut direncanakan oleh FPI. "Bagaimana bisa ada batu dan kotoran sapi di Jalan Kebon Sirih?"
Adapun Muchsin belum bisa dimintai tanggapan ihwal rencana Ahok membubarkan organisasinya.
LINDA HAIRANI | REZA ADITYA
Berita Terpopuler:
JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY
Investor Tunggu Sikap Politik Megawati
Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR
Soal Pilkada DPRD, Gubernur PDIP Ini Lapor PBB
