TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan semua usulan tambahan kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Total proyek itu senilai Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang mencapai Rp 73 triliun. Dia menyebut dana sebesar itu sebagai anggaran siluman, rekayasa Dewan.
Ahok kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 27 Februari 2015. Ke Komisi, ia membawa sebundel bukti, anggaran siluman 2012 sampai 2015. Ahok mengaku ingin melaporkan temuannya ke aparat hukum sejak zaman Jokowi menjadi gubernur. "Buktinya saja yang tidak ada," kata dia.
Begitu menggunakan sistem e-budgeting, Ahok baru memperoleh bukti bahwa yang mengubah dan mengutak-atik kegiatan adalah anggota DPRD. Sebelum ada e-budgeting, ia tidak tahu siapa pelakunya, apakah anggota DPRD atau oknum SKPD. Meski begitu, ia tetap mencurigai oknum SKPD turut bermain. "DPRD yang isi kegiatan, maka sangat baik untuk kami laporkan."
Beberapa kegiatan yang diusulkan anggota DPRD Komisi E, bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari dokumen yang dibagikan Ahok ke media, banyak usulan anggota Dewan yang cukup mencolok. Misalnya, pengadaan buku trilogi Ahok senilai Rp 30 miliar, alat peraga robotika untuk siswa SMA dan SMK senilai Rp 10 miliar, perpustakaan di luar ruangan Rp 20 miliar, dan lainnya.
Yang menarik, DPRD juga mengusulkan pengadaan tiga buku mengenai Ahok dengan anggaran yang mencapai Rp 30 miliar. Tiga buku itu adalah Buku “Nekad Demi Rakyat” dengan anggaran Rp10 miliar, Dari Belitung menuju Istana (Rp10 miliar), dan Tionghoa Keturunanku Indonesia Negaraku (Rp10 miliar)
ERWAN HERMAWAN
