Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sumarsono: Makin Banyak Demo, Jatah Pembangunan Rakyat Berkurang

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat, Senin, 27 Maret 2017. TEMPO/Larissa
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat, Senin, 27 Maret 2017. TEMPO/Larissa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, unjuk rasa di Ibu Kota mengurangi anggaran pemerintah daerah. Sebab, menurut Sumarsono, pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu mengeluarkan biaya untuk mengerahkan personel keamanan di lokasi unjuk rasa.

"Yang jelas kalau Anda makin banyak demo pasti akan mengurangi jatah pembangunan untuk masyarakat," kata Sumarsono di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Maret 2017.

Menurut Sumarsono, pemerintah provinsi DKI Jakarta tak menganggarkan biaya untuk unjuk rasa. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga kondisi Ibu Kota agar aman dan tertib. Salah satu caranya dengan mengerahkan personel keamanan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran (damkar), dan dinas perhubungan daerah.

Baca: Kapolda Metro Jaya Imbau Masyarakat Tak Ikut Aksi 313 

Pengerahan ini pun memerlukan biaya. Biaya paling besar adalah mengerahkan pihak kepolisian. Sumarsono memberi contoh untuk aksi besar-besaran menuntut Ahok mundur yang sebelumnya digelar di Jakarta ia memperkirakan, biaya yang dikeluarkan pemerintah mencapai miliaran rupiah.

"Sekali action yang lalu bisa juga mungkin habis Rp 3 miliar untuk meng-handle atau Rp 30 miliar kalau gede. Sampai miliaran pengamanan dan mengerahkan sekian puluh orang dari provinsi lain untuk mobilisasi, belum lagi kami dari pemda harus mengerahkan satpol PP dari berbagai penjuru untuk menertibkan," jelas Sumarsono.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah demi memfasilitasi keamanan unjuk rasa, lanjut Sumarsono, seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pelbagai sektor. Adapun anggaran untuk unjuk rasa diambil dari uang umum lantaran pemerintah daerah tak merencanakan proyek pengendalian demonstrasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Artinya ada derajat kualitas pelayanan yang berkurang hanya karena mengambil alih (anggaran) ke demonstrasi."

Tapi, bukan berarti pemerintah daerah melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui aksi. Artinya, kata Sumarsono, pengunjuk rasa juga diharapkan dapat menghargai satu dengan lainnya dengan menjaga situasi tetap kondusif.

Selain itu, pemerintah daerah tetap harus melayani warga Jakarta, baik yang ikut berunjuk rasa ataupun tidak. Karena itu, pemerintah daerah meminta dinas perhubungan menjaga lalu lintas di Ibu Kota berjalan dengan baik saat unjuk rasa terjadi.

Sebelumnya dikabarkan pada Jumat mendatang akan digelar unjuk rasa bertajuk Aksi 313 yang menuntut Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Aksi yang dimotori Forum Umat Islam ini akan diawali dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka.

LANI DIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

31 menit lalu

Mahasiswa pro-Palestina mengambil bagian dalam protes mendukung Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza, di Universitas Columbia di New York City, AS, 12 Oktober 2023. REUTERS/Jeenah Moon
Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina


Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

21 jam lalu

Seorang pria memegang spanduk saat dia melakukan protes di luar Universitas New York, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 23 April 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

6 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

7 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

7 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

7 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

7 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

36 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

36 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

36 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.