TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, menyarankan agar Anies Baswedan menjaga jarak dengan anggota DPRD yang terseret perkara korupsi. “Kalau terlalu dekat, apalagi mengakomodasi keinginan mereka, publik akan mempertanyakan komitmen Anies dalam pemberantasan korupsi,” kata Febri, Jumat, 21 April 2017.
Permintaan ini disampaikan Febri setelah Anies Baswedan dan pasangannya, Sandiaga Uno, memenangi Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat. Febri juga meminta Anies mencoret semua proyek titipan Dewan dalam anggaran Jakarta. Selain itu, kata dia, Anies harus waspada terhadap konflik kepentingan Sandiaga Uno dengan kelompok bisnisnya. “Pokoknya, ia harus bersikap tegas dan menolak jika ada indikasi proyek yang dikorupsi.”
Baca: Seusai Pilkada DKI, JK Minta Anies Kebut Teliti Problem Jakarta
Anies, kata Febri, bisa meniru program pemberantasan korupsi yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut dia, Ahok sudah membangun sistem pencegahan korupsi, seperti e-Budgeting, serta transparansi pengadaan barang dan jasa. “Anies tinggal melanjutkan dan memperluas cakupannya,” ujarnya.
Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi. “Saya ini sekeluarga lahir-batin antikorupsi,” ujar Anies. Ia akan menolak permintaan aneh-aneh dari berbagai pihak, termasuk dari anggota DPRD dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka adalah pendukung Anies dalam perebutan kursi Gubernur DKI.
Baca: Ahok Menunggu Janji Anies-Sandi Menutup Alexis
Anies menyadari bahwa kemenangannya dalam Pilkada DKI berkat bantuan partai dan banyak orang. Maka ia tak heran jika banyak pihak yang berkepentingan setelah kemenangannya. Tapi, “Tidak ada akomodasi kepentingan,” kata dia. “Kami tolak dengan cara yang baik, tidak ramai.”
CHITRA PARAMAESTI | ERWAN HERMAWAN
